Soal Kursi Ketua DPR Papua, DPP Nasdem : Diputuskan Berdasarkan Kapasitas, Kapabilitas, dan Accontabilitas

Jayapura | Jelang pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua periode 2019-2024, secara khusus untuk kursi jabatan Ketua DPR Papua. Dimana Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat (Nasdem),  menunjuk Jhoni Rouw sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024. Mendapat tanggapan sinis dari beberapa kalangan di Papua soal penetapan DPP Nasdem terhadap  Jhoni Rouw, dan menurut mereka “jabatan Ketua DPR Papua harus orang asli Papua”.

Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago

Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, saat dihubunggi melalui via telephone selulernya, Rabu, (30/10/19), mengatakan, DPP Partai Nasdem memiliki Peraturan Organisasi (PO), dan terkait keputusan DPP Nasdem untuk kursi Ketua DPR Papua periode 2019-2024 dijabat oleh Jhoni Rouw. DPP Nasdem memutuskan berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan accountabilitas.

“keputusan DPP Nasdem untuk jabatan kursi Ketua DPR Papua periode 2019-2024, kepada Jhoni Rouw. DPP Nasdem memutuskan berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan accountabilitas”, kata Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago.

Ditanya soal tanggapan sinis dari beberapa kalangan di Papua soal penetapan DPP Nasdem terhadap  Jhoni Rouw, dan “jabatan Ketua DPR Papua harus orang asli Papua” Irma Suryani Chaniago menyebutkan Jhoni Rouw memikili darah Papua.

Lanjut Ketua DPP Partai Nasdem itu hasil demokrasi pemilu 2019, dimana Jhoni Rouw raih suara terbayak dalam proses demokrasi itu. Kemudian DPW Nasdem Papua mengrimkan 3 nama kader partai Nasdem Papua yakni, Herlin Monim, Laurenzus Kadepa, dan Jhoni Rouw. Dan DPP Nasdem secara internal partai menutuskan dan menujuk Jhoni Rouw sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024.

Terkait dengan riak-riak di Papua soal kursi Ketua DPR Papua harus orang asli Papua, Suryani enggan berkomentar, namun dirinya  berpesan yang terpenting adalah Jhoni Rouw sebagai Ketua DPRD  wajib menjadi wakil rakyat Papua dan harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua, lewat kepercayaan rakyat Papua melalui partai Nasdem.

“mari kita bangun Indonesia dan Papua bersama sama, kita satukan jiwa raga dibawah

NKRI berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika”, Ujar Suryani Chaniago, menngakhiri wawancara.

(Richard Mayor)

Tahun 2020 Sinode GKI Papua Launching Bank Mitra Pelita

Jayapura | Rapat Kerja AM III Sinode Gereja Kristen Injili  Di Tanah Papua Tahun 2019, yang digelar  sejak  Senin 7 Oktober hingga Rabu 9 Oktober 2019 yang berlansung di Gedung Olahraga Waringgin Kota Jayapura, berjalan hikmat.  
   

Dalam rapat kerja itu, mengasilkan kesepakatan bersama tentang hadirnya Bank Milik Sinode GKI di Tanah Papua yakni,  Bank Mitra Pelita.     

Ketua Badan Persiapan Pembentukan Bank GKI, Dr. Ferdinand Risamasu mengatakan,  kepanitaan persiapan pembentukan Bank GKI, yang ditunjuk oleh Badan Pekerja AM  Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, telah ada pada tahapan penerbitan surat ijin prinsip, yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan.  Dan tahapan terakhirnya adalah surat ijin oprasional.    

Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Andrikus Mofu, S.Th

“ada dua tahapan yang dilalui oleh kepanitiaan dalam persiapan pembentukan Bank GKI yakni keluarnya ijin prinsip dari otoritas jasa keuangan. Tahapan kedua yakni surat ijin oprasional. Dan untuk akta pendirian terkait nama dan tempatnya,  namanya adalah PT. BPR Mitra Pelita, yang berkedudukan di Kota Jayapura’, kata Dr.Ferdinand Risamasu.

Sementara itu Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Pdt.Andrikus Mofu, M.Th mengatakan, soal progres kerja kepanitaan pepersiapan pembentukan Bank Sinode GKI di tanah Papua yang telah disampaikan dalam rapat kerja III  Sinode GKI tahun 2019 ini. Dan Badan Pekerja AM Sinode GKI di tanah Papua. Akan melakukan lauching Bank milik Sinode GKI tahun 2020.   

“dalam rapat kerja III Sinode  GKI tahun 2019 ini, dimana kami telah mendengar bersama penyampaian dari kepanitian pepersiapan pembentukan Bank Sinode GKI. Maka kami BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, tahun 2020 akan melakukan lauching Bank milik Sinode GKI bernama Mitra Pelita”, kata Pdt.Andrikus Mofu, M.Th.

Sembari berharap  Ketua Sinode GKI Papua pun  berharap dukungan doa dari seluruh warga  jemaat Tuhan di tanah Papua, agar apa yang diperbuat oleh BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, dapat terlaksana, demi hormat dan kemulyaan nama Tuhan diatas tanah Papua. Pesan Ketua Sinode GKI Papua itu.  

  

(Richard Mayor)

    

8 Jam Sembunyi Dikandang Babi, Rahmatia Tak Mau Balik Ke Wamena

Rahmatia warga pengungsi kerusuhan Wamena

Jayapura | Rahmatia, itulah nama dari salah satu warga eksodus kerusuhan Wamena,   yang kini menempati posko Bataliyon Yonif 751/Raider  di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Senin 30 September 2019.

Rahma bersama empat ribu enam ratus lima puluh enam orang, pasca kerusuhan Wamena 23 September 2019 lalu, kini mereka telah berada di Jayapura. Dan diantara ribuan pengungsi itu, mereka tak mau kembali lagi ke Wamena.    

Rahmatia pun berbagi cerita, mengapa ia tak mau kembali ke Wamena.   

“saya sedih dan trauma untuk kembali ke Wamena, saya delapan jam bersembunyi di kandang babi, dari jam 10 sampai jam 6”, kata Rahmatia dengan nada sedih.

Ia bersama pengungsi lainnya ingin pulang ke kampung mereka, namun tak ada biaya. Mereka berharap pemerintah membantu uang tiket untuk kepulangan mereka ke kampung.

(Richard Mayor)