Laporan Perkembangan dan Pelayanan GAMKI Kota Jayapura

Laporan Perkembangan dan Pelayanan GAMKI Kota Jayapura

Sentani | Laporan perkembangan dan pelayanan GAMKI Kota Jayapura, Senin 30 November 2020, di Horex Hotel Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Dimana dilegasi GAMKI Kota Jayapura, Bung Richard Mayor, S.I.Kom, mewakili, Ketua GAMKI Kota Jayapura, Bung.Jhon Y. Betaubun, SH., MH, dan Sekretaris GAMKI Kota Jayapura, Bung.Dominggus Stanley Noya, SE. Menyampaikan laporan aktifitas kerja-kerja pelayanan GAMKI Kota Jayapura, sebagaimana amanat DPD GAMKI Papua, terhadap GAMKI Kota Jayapura.

"Tanggal 20 hingga 21 November 2020, GAMKI Kota Jayapura, telah melakukan Program Penerimaan Anggota Baru (P2AB) dan Konperensi Cabang (Konpercab) III GAMKI Kota Jayapura, di GSG Universitas Ottow & Geissler Kotaraja Dalam, Kota Jayapura, Papua"; ujar Icahd, saat menyampaikan laporannya.

Sebut Icahd, dari Program Penerimaan Anggota Baru (P2AB) GAMKI Kota Jayapura itu, resmi diterima menjadi anggota GAMKI Kota Jayapura angkatan pertama, sebanyak 51 orang.

Anggota GAMKI Kota Jayapura, Richard Mayor

Icahd, nama sapaannya, yang seorang Jurnalis Papua itu menyebutkan, tanggal 21 November 2020, telah dilakukan pelantikan terhadap 4 Pengurus Anak Cabang (PAC) GAMKI tingkat distrik, dilingkungan GAMKI Kota Jayapura, yakni, pengurus PAC GAMKI Distrik Abepura, PAC GAMKI Heram, PAC GAMKI Jayapura Selatan, dan PAC GAMKI Jayapura Utara. Dan untuk PAC GAMKI Distrik Muara Tami, belum dibentuk. Dan itu menjadi tugas konsolidasi dari pengurus GAMKI Kota Jayapura yang baru. 

"Pada 21 November 202 diwaktu yang sama, dimana  Konpercab GAMKI III Kota Jayapura itu, terpilih Bung Mukri M Hamadi, S.IP sebagai Ketua. Dan Bung Dominggus Stanley Noya, SE, sebagai sekretaris. Dan keduanya terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris GAMKI Kota Jayapura, periode 2020-2023, secara aklamasi," sebut icahd, dengan nada tegas.

Mengakhiri laporanya, Jurnalis Papua itu menegaskan,  Ketua dan Sekretaris terpilih, bersama tim formatur, sedang menyusun kepengurusan DPC GAMKI Kota Jayapura, periode 2020-2023, guna pelantikan.

Sekedar diketahui, laporan perkembangan dan pelayanan GAMKI Kota Jayapura itu, dilaporkan dalam forum Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) DPD GAMKI Papua, Senin 30 November 2020, yang digelar sehari, di Horex Hotel Sentani.

Corona Ditenggah Paskah

Asik, duta-duta GMKI. Icahd/foto

Jayspura - Selamat datang bulan April, bulan bermakna bagi kita di Papua, banyak kegiatan Rohani di bulan ini,  bersamaan dengan suasana wabah Corona, dan sudah berlaku batasan sosial (social distacing) di Papua.

Kebiasaan di bulan paskah, seperti camping paskah anak-anak sekolah minggu, dihalaman geraja, tak bisa lagi dilakukan, karena Corona.

Frakmen jalan salib, yang selalu  dilakukan pemuda-pemuda gereja, untuk mengenang masa-masa keseng-saraan Tuhan Yesus, menuju penyaliban di bukit Golgota pun, tak bisa lagi dilakukan, karena Corona.

Sioooo, ingat masa-masa waktu mahasiswa dulu, dan GMKI, tong su ada dengan jemaat di kampung-kampung. Waktu itu, Corona de masih kecil. (RJP)

Selamat Hari Otsus di Papua Ke-19 Tahun, 21 November 2019

Jayapura, | Usia 19 tahun, usia milenial, usia girang-girangnya.  Dan semoga diusia 19 Tahun Otsus di Papua jauh lebih baik dari usia 18 Tahun dan usia 1 Tahun lalu, sejak diberlakukannya Otsus bagi Papua lewat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Sejak pemberlakuannya  hingga prosesnya tidak memberi arti bagi, dan kesejahteraan buat Orang Asli Papua, yang keluarga dan orang tua mereka mati, lalu adalah Otsus.

Richard Jurnalis Papua

Namun perlu dingat bahwa Otsus bukan sebagai pembayar rasa duka terhadap matinya keluarga dan orang tua mereka (orang asli papua) diatas tanah leluhurnya, tanah Papua, sebelum Otsus.

Otsus hadir atau diberikan oleh Negara, ketika Tahun 2000, 100 orang dari Papua datang ke Istina Negara, menjumpai Alm.B.J.Habibie, dan meminta  Papua keluar ldari NKRI atau ingin MERDEKA sebagai sebuah bangsa.

Lewat tuntutan 100 Orang Papua yang minta MERDEKA, kemudian setahun kemudian, tepatnya 21 November 2001, Negara memberikan  Otonomi Khusus bagi Papua dengan dasarnya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Dalam suasana Papua sebagai daerah khusus karena sedang ada Otsus. Namun kekhusussannya itu terlihat biasa-biasa saja.

Oleh karena itu?
Wajar saja, ketika Orang Asli Papua di kampung-kampung ramai-ramai meneriaki bahwa Otsus gagal, sebab merekalah sasaran dan tujuan Otsus itu untuk memproteksi mereka.

(Richard Mayor)

Seorang Guru Honorer, Dipolisikan Karena Menganiaya Anak Didiknya

Jayapura | Seorang Guru Honorer di SD 1 Demta, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 5 November 2019,  harus berurusan dengan kepolisian setempat, atas ulah kekerasannya terhadap anak didiknya, berusia 10 tahun yang duduk dibangku kelas 5.

Dari kronologis yang diterima Kabar5.id, dimana Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 09.30 WIT bertempat didalam ruang kelas sekolah SD Negeri 1 Demta, Distrik Demta. Telah terjadi kasus penganiayaan oleh seorang guru honorer berinisial (MT) kepada anak muridnya berinisial (MM) disaat jam sekolah.

Kejadian itu terjaďi disaat proses belajar berlangung pelaku menegur salah seorang muridnya, yang diketahui sebagai korban,  sedang mengangkat kakinya diatas meja, lalu guru tersebut menegurnya namun tak didengarkan sehingga guru tersebut mengambil rotan langsung meleparkannya kearah murid tersebut akan tetapi tidak mengenai dan pantul dan mengenai pelipis kanan mata kanan korban lalu darah sehingga korban menangis dan langsung pulang jalan kaki menuju kerumahnya di asrama Polsek Demta.

Pukul 09.50 WIT, korban sampai dirumahnya dan menceritakan kejadian yang dialami kepada orangtuanya yang juga anggota Polri. Kemudian orang tua korban langsung menuju ke sekolahannya untuk menemui guru tersebut akan tetapi guru tersebut sudah tidak ada. Orangtua korban kembali kerumah dan langsung membawa anaknya ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan medis.

Setelah berobat ke Puskesmas, pukul 10.20 WIT, orangtua korban bersama anaknya datang ke Polsek Demta untuk membuat laporan polisi terkait kejadian yang menimpa anaknya.

Kapolres Jayapura, AKBP. Victor Dean Mackbon yang dikonfirmasi soal kejadian tersebut membenarkan kejadian tersebut, dan oknum guru tersebut sementara sudah ditahan di Polsek Demta untuk bertanggungjawab terkait masalah tersebut.

"Ya, pelaku oknum guru tersebut sudah ditahan di Polsek Demta untuk bertanggungjawab terkait perbuatannya", kata Kapolres Jayapura, saat dihubunggi Kabar5.id, Selasa Malam.

(Richard Mayor)

MANTAPKAN PENGAWASAN KEUANGAN DI PAPUA, BPK BUAT MEDIA WORKSHOP

Jayapura |  Mantapkan pengawasan pengelolaan keuangan di wiliayah Indonesia timur Papua, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua (BPK RI Perwakilan Papua), Selasa 5 November 2019. Mengelar media workshop bersama Jurnalis di Kota Jayapura, Papua tentang BPK mendorong perbaikan pengelolaan aset tetap.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang dalam workshop itu mengatakan media workshop bersama Jurnalis adalah sebuah kegiatan rutinitas, sebagai sarana berbagai informasi dalam pemahaman bersama untuk kerja-kerja pengawasan keuangan di Papua, yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Papua.  

BPK Perwakilan Papua bersama Jurnalis di Kota Jayapura

“media workshop bersama Jurnalis adalah sebuah kegiatan rutinitas sebagai sarana berbagai informasi dalam pemahaman bersama tentang pengawasan keuangan di Papua yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Papua”, kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua menyebutkan pengelolaan aset daerah selalu menjadi masalah, kendatipun sejak 2004, BPK sudah melakukan pemeriksaan dan memberikan opini kepada pemerintah daerah di beberapa wilayah di Papua. Namun permasalahan soal aset daerah masih tetap yang tertinggi.

“sejak 2004 hingga 2019, permasalahan di Papua  masih soal pencatatan aset daerah yang tetap tertinggi. Lemahnya kompetensi SDM kurang memadai. Ganti kepemimpinan daerah, ganti juga orang yang cakap dibidang pencatatan aset daerah, sehingga permasalahan soal aset daerah seperti diwariskan”, Ujar Paula Henry Simatupang.

(Richard Mayor)

   

  

PASCA PENEMUAN JASAD PEMUDA, JEMBATAN YOUTEFA TAK LAGI ANGKER?

Jayapura | Jasad pemuda berusia 20 tahun yang tercebur ke laut, 1 November 2019 Malam lalu, saat hendak mengabadikan dirinya di jembatan bernilai 1,8 Triliun, berhasil ditemukan oleh SAR Jayapura, Minggu 3 November 2019, sejauh 1 kilo meter dari lokasi terceburnya di Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua.

Jembatan Youtefa. Icahd-foto

Pasca penemuan jasad pemuda itu, semoga jembatan yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, 28 Oktober 2019, tak lagi angker.

“ya, jasad pemuda berusia 20 tahun (Respi Mulia) yang tercebur ke laut, 1 November 2019 malam lalu, berhasil ditemukan oleh Tim SAR Jayapura dalam kondisi tak bernyawa.  Korban timbul dipermukaan laut, jarak 1 kilometer dari lokasi terceburnya,’’ kata Kepala Kantor Pencarian dan Penyelamatan Jayapura, Putu Arga Sujarwadi, dalam rilis yang terima, Minggu 3 November 2019.  

Upaya pencarian itu, dilakukan sejak Sabtu 2 November kemarin mengarungi kawasan laut sekitar peraiaran laut Jayapura dan teluk Youtefa, hingga Minggu 3 November barulah jasad pemuda berusia 20 tahun itu, ditemukan.  

Seorang warga yang berkunjung ke jembatan Youtefa, Anthonius Balack Sam, Minggu 3 November petang mengatakan turut berduka atas musibah yang terjadi, dan kepada keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan, serta penghiburan dari Tuhan atas kejadian yang terjadi ditenggah-tenggah keluarga.  

“saya sampaikan rasa duka kepada keluarga, dan semoga Tuhan senantiasa memberikan ketabahan dan kekuatan, serta penghiburan atas kejadian yang terjadi ditenggah-tenggah keluarga’, kata Anthonius Sam.

Anthonius menyebutkan dirinya baru mengetahui, bahwa ada orang jatuh dari jembatan, dan  Minggu pagi sudah diketemukan dalam keadaan meninggal. Dan kabar itu ia dengar dari orang-orang yang ada di sekitar jembatan Youtefa.

“saya baru mengetahui, ada orang jatuh dari jembatan, dan Minggu pagi sudah diketemukan dalam keadaan meninggal. Saya kaget mendengar kabar itu dari orang-orang yang ada di sekitar jembatan Youtefa yang menceritakan itu”, Jelas Anthonius.   

Sebagai pengujung jembatan Youtefa, ia pun berpesan jembatan inikan baru diresmikan, dan orang-orang secara bebas megunjungi jembatan ini, baik yang mau berfoto, dan juga banyak kendaraan yang parkir begitu saja ditenggah-tenggah jembatan. Harus ada batasan-batasan, terutama batas-batas yang dinilai berbahaya, seperti tempat dari jatuhnya seorang pemuda itu. Tanda berbahaya itu penting, agar orang tidak mendekat ke tempat itu.

Disamping itu, pesannya lagi kalau ada pengelola atau penjaga jembatan ini. Bisa berlakukan jam-jam berkunjung ke jembatan Youtefa, jangan bebas sampai tenggah malam. Ujar Anthonius Balack Sam, warga Kabupaten Jayapura.

 (Richard Mayor)

      

Tahun 2020 Sinode GKI Papua Launching Bank Mitra Pelita

Soal Kursi Ketua DPR Papua, DPP Nasdem : Diputuskan Berdasarkan Kapasitas, Kapabilitas, dan Accontabilitas

Jayapura | Jelang pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua periode 2019-2024, secara khusus untuk kursi jabatan Ketua DPR Papua. Dimana Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat (Nasdem),  menunjuk Jhoni Rouw sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024. Mendapat tanggapan sinis dari beberapa kalangan di Papua soal penetapan DPP Nasdem terhadap  Jhoni Rouw, dan menurut mereka “jabatan Ketua DPR Papua harus orang asli Papua”.

Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago

Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, saat dihubunggi melalui via telephone selulernya, Rabu, (30/10/19), mengatakan, DPP Partai Nasdem memiliki Peraturan Organisasi (PO), dan terkait keputusan DPP Nasdem untuk kursi Ketua DPR Papua periode 2019-2024 dijabat oleh Jhoni Rouw. DPP Nasdem memutuskan berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan accountabilitas.

“keputusan DPP Nasdem untuk jabatan kursi Ketua DPR Papua periode 2019-2024, kepada Jhoni Rouw. DPP Nasdem memutuskan berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan accountabilitas”, kata Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago.

Ditanya soal tanggapan sinis dari beberapa kalangan di Papua soal penetapan DPP Nasdem terhadap  Jhoni Rouw, dan “jabatan Ketua DPR Papua harus orang asli Papua” Irma Suryani Chaniago menyebutkan Jhoni Rouw memikili darah Papua.

Lanjut Ketua DPP Partai Nasdem itu hasil demokrasi pemilu 2019, dimana Jhoni Rouw raih suara terbayak dalam proses demokrasi itu. Kemudian DPW Nasdem Papua mengrimkan 3 nama kader partai Nasdem Papua yakni, Herlin Monim, Laurenzus Kadepa, dan Jhoni Rouw. Dan DPP Nasdem secara internal partai menutuskan dan menujuk Jhoni Rouw sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024.

Terkait dengan riak-riak di Papua soal kursi Ketua DPR Papua harus orang asli Papua, Suryani enggan berkomentar, namun dirinya  berpesan yang terpenting adalah Jhoni Rouw sebagai Ketua DPRD  wajib menjadi wakil rakyat Papua dan harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua, lewat kepercayaan rakyat Papua melalui partai Nasdem.

“mari kita bangun Indonesia dan Papua bersama sama, kita satukan jiwa raga dibawah

NKRI berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika”, Ujar Suryani Chaniago, menngakhiri wawancara.

(Richard Mayor)

Tahun 2020 Sinode GKI Papua Launching Bank Mitra Pelita

Jayapura | Rapat Kerja AM III Sinode Gereja Kristen Injili  Di Tanah Papua Tahun 2019, yang digelar  sejak  Senin 7 Oktober hingga Rabu 9 Oktober 2019 yang berlansung di Gedung Olahraga Waringgin Kota Jayapura, berjalan hikmat.  
   

Dalam rapat kerja itu, mengasilkan kesepakatan bersama tentang hadirnya Bank Milik Sinode GKI di Tanah Papua yakni,  Bank Mitra Pelita.     

Ketua Badan Persiapan Pembentukan Bank GKI, Dr. Ferdinand Risamasu mengatakan,  kepanitaan persiapan pembentukan Bank GKI, yang ditunjuk oleh Badan Pekerja AM  Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, telah ada pada tahapan penerbitan surat ijin prinsip, yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan.  Dan tahapan terakhirnya adalah surat ijin oprasional.    

Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Andrikus Mofu, S.Th

“ada dua tahapan yang dilalui oleh kepanitiaan dalam persiapan pembentukan Bank GKI yakni keluarnya ijin prinsip dari otoritas jasa keuangan. Tahapan kedua yakni surat ijin oprasional. Dan untuk akta pendirian terkait nama dan tempatnya,  namanya adalah PT. BPR Mitra Pelita, yang berkedudukan di Kota Jayapura’, kata Dr.Ferdinand Risamasu.

Sementara itu Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Pdt.Andrikus Mofu, M.Th mengatakan, soal progres kerja kepanitaan pepersiapan pembentukan Bank Sinode GKI di tanah Papua yang telah disampaikan dalam rapat kerja III  Sinode GKI tahun 2019 ini. Dan Badan Pekerja AM Sinode GKI di tanah Papua. Akan melakukan lauching Bank milik Sinode GKI tahun 2020.   

“dalam rapat kerja III Sinode  GKI tahun 2019 ini, dimana kami telah mendengar bersama penyampaian dari kepanitian pepersiapan pembentukan Bank Sinode GKI. Maka kami BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, tahun 2020 akan melakukan lauching Bank milik Sinode GKI bernama Mitra Pelita”, kata Pdt.Andrikus Mofu, M.Th.

Sembari berharap  Ketua Sinode GKI Papua pun  berharap dukungan doa dari seluruh warga  jemaat Tuhan di tanah Papua, agar apa yang diperbuat oleh BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, dapat terlaksana, demi hormat dan kemulyaan nama Tuhan diatas tanah Papua. Pesan Ketua Sinode GKI Papua itu.  

  

(Richard Mayor)

    

8 Jam Sembunyi Dikandang Babi, Rahmatia Tak Mau Balik Ke Wamena

Rahmatia warga pengungsi kerusuhan Wamena

Jayapura | Rahmatia, itulah nama dari salah satu warga eksodus kerusuhan Wamena,   yang kini menempati posko Bataliyon Yonif 751/Raider  di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Senin 30 September 2019.

Rahma bersama empat ribu enam ratus lima puluh enam orang, pasca kerusuhan Wamena 23 September 2019 lalu, kini mereka telah berada di Jayapura. Dan diantara ribuan pengungsi itu, mereka tak mau kembali lagi ke Wamena.    

Rahmatia pun berbagi cerita, mengapa ia tak mau kembali ke Wamena.   

“saya sedih dan trauma untuk kembali ke Wamena, saya delapan jam bersembunyi di kandang babi, dari jam 10 sampai jam 6”, kata Rahmatia dengan nada sedih.

Ia bersama pengungsi lainnya ingin pulang ke kampung mereka, namun tak ada biaya. Mereka berharap pemerintah membantu uang tiket untuk kepulangan mereka ke kampung.

(Richard Mayor)

Kapolri Tunjuk Waterpauw Jadi Kapolda Papua, Jangan Jadi Pemadam Kebakaran?

Jayapura | Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Tito Karnavian, kembali menunjuk putra Papua, Paulus Waterpauw kembali memimpin Polda Papua, untuk kedua kalinya. Ini tanggapan masyarakat di Papua.

Putra Papua, Beni Ruatakorey

Sebagai sesama putra Papua, Beni Ruatakorey kepada Kabar5.Id, Jumat 26 September 2019 Malam mengatakan kami mendukung Paulus Waterpauw memimpin Polda Papua. Namun apakah dengan kembalinya Waterpauw jadi Kapolda untuk kedua kalinya, dapat menjadi jalan enas menuju bintang tiga.

"sebagai sesama putra Papua, kami  mendukung sepenuhnya kaka Paulus Waterpauw pimpin Polda Papua untuk kedua kalinya. Dan semoga dengan penujukan Kapolri  kepada Paulus Waterpauw kembali pimpin Polda Papua ini, menjadi jalan emas bagi Paulus Waterpauw menuju bintang tiganya", kata Beni Ruatakorey.

Sebut Beni jangan dengan penunjukan Kapolri ini, mengibaratkan kaka kami Paulus Waterpauw dalam situasi Papua hari ini, sebagai pemadam kebakaran situasi Papua hari ini.

"jangan lewat penunjukan Kapolri ini, mengibaratkan kaka kami Paulus Waterpauw Kapolda Papua sebagai pemadam kebakaran di situasi Papua hari ini", Jelas Beni.

Beni pun menyebutkan Negara America bisa memberikan Jenderal bintang 4 kepada Colin Kodesperan Powell untuk memimpin perang badai gurun melawat Kuwait.

Mengapa Indonesia belum memberikan, jika belum ada bintang 4, berarti Indonesia masih menerapkan politik segregasi. Mengapa?, karena dalam catatan perjalanan karir sesorang di Kepolisian, ada yang memimpin 2 Polda di Indonesia, lansung bintang 4.

Sementara ada yang memimpin 4 kali  Polda di Indonesia, masih tetap bintang 2. Ujar Beni Ruatakorey.

Sembari meyakini, Beni menuturkan bahwa lewat Kepemimpinan Presiden Jokowi, dan Jenderal Tito Karnavian, yang dimasa kesetaraan ini, mampu memberikan yang terbaik bagi Papua.

Utamanya usai Paulus Waterpauw mengembang amanah sebagai Kapolda Papua, Paulus Waterpauw dapat dipercaya untuk  mengembang satu job setingkat Komisaris Jenderal Polisi di Indonesia. Pungkasnya.

(Richard Mayor)