Razman Arif Nasution: Harus Ada Terobosan Hukum Di Papua

 

DR.H.Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D).(Icahd/foto).

JAYAPURA (HPP)- Semestinya di Papua harus ada perpektif presser dalam penegakan hukum bagi institusi Negara yang bergerak dalam penegakan hukum di Papua.

“Penegakan dan terobosan hukum yang dianut oleh semua lembaga hukum di Indoensia sama. Namun terkait dengan kearifan local di Papua. Ini yang perlu dicermati oleh lembaga penegak hukum di Papua dalam menentukan sebuah perkara hukum,” “kata DR.H.Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D) PH dari Jakarta”, Rabu (06/04/2016) di PN Jayapura.

Dilanjutkan, “Nasution, “Percematan yang selama ini dilakukan oleh Jakarta (penegak hukum) terhadap Papua. Jakarta selalu mempertimbangkan kearifan local yang ada di Papua. Terkait kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dalam menyalamatkan daerahanya dari kejadian luar biasa demi masyarakatnya. Itu yang dilihat dari kearafan local,”.

Untuk itu kepada institusi penegak hukum di Papua agar dalam penegakan hukumnya mempertimbangkan kearifan local yang ada di Papua. Karena ketika konteks kearifan local itu tidak dipertimbangkan. Maka institusi penegak hukum di Papua akan kebaplasan dalam penerapan hukumnya di Papua.pungkasnya. (RCM).

   

 

Sinode GKI Papua, Dukung Kongres GMKI Ke-XXXV Di Papua

Kepala Bidang Umum Sinode GKI Papua, Pdt.Jhon Baransano, S.Th.(icahd/foto).

JAYAPURA (HPP) – Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Sinode GKI Papua) mendukung upaya yang tenggah dilakukan oleh BPC.GMKI Jayapura dalam memperjuangkan tuan rumah Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ke-XXXV Tahun 2018 di Papua. 
 

“Kami (Sinode GKI di tanah Papua) mendukung penuh upaya BPC.GMKI Jayapura sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres GMKI Ke-XXXV tahun 2018 di Papua,” “Kata Kepala Bidang Umum Sinode GKI Papua, Pdt.Jhon Baransano, S.Th, Jumat (1/04/2016) Malam di Sekretariat GMKI Jayapura, Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua.

Dilanjutkan, Baransano, “Dengan dilakukannya Kongres GMKI Ke-XXXV Tahun 2018 di Papua. Pastilah akan mendatangkan banyak orang, terutama mahasiswa-mahasiswa kristen. Maka disitulah muncul nilai baik bagi Papua. Karena kita di Papua merasa bahagia dan bangga dapat dikunjungi oleh sesama anak Tuhan, dan sesama anak bangsa di Indonesia,”. 

“Disinggung mengapa Sinode GKI Papua mendukung dilakukannya Kongres GMKI di Papua, Pdt.Jhon menuturkan, “Karena ketika kita ingin mengenal Papua, dan berbicara tentang Papua, tetapi kita tidak pernah ke Papua, manalah mungkin akan memahami Papua secara baik. Sehingga itu, kalau mencintai Papua dan ingin mengenal Papua lebih luas, maka Kongres GMKI itu harus terjadi di Papua.pungkasnya. (RCM).

      

    

   

Wasekum GMKI: KSW Papua-Papua Barat, Harus Menghasilkan Rekomendasi Untuk Dibawa Ke Aras Nasional

Wasekum-GMKI), Kristian Singkali.(Icahd/foto).

JAYAPURA (HPP)- Konsultasi Studi Wilayah (KSW) Papua-Papua Barat yang dilakukan di Cabang GMKI Sentani, Kabupaten Jayapura dapat menghasilkan sebuah rekomendasi-rekomendasi tentang masalah Papua kekinian untuk dibawa dan disepakati dalam aras nasional, sehingga menjadi sebuah kesepakatan organisasi untuk disampaikan kepada pemerintah puasat di Jakarta.

“KSW Papua-Papua Barat, “Harus menghasilkan sebuah rekomendasi, baik internal organisasi GKMI sendiri, tetapi juga persoalan-persoalan di Papua dan Papua Barat. Mengapa, agar persoalan yang ada di Papua-Papua Barat tidak saja menjadi persoalan di dua wilayah Indonesia timur itu saja. Tetapi dapat menjadi persoalan bersama sesama anak bangsa dari Merauke sampai Sabang,” “kata Wakil sekretaris Umum (Wasekum) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kristian Singkali, Selasa (29/03/2016) di Gedung Tabita, Sentani, Kab.Jayapura.

Dilanjutkan, Wasekum, “Melalui momentum KSW ini, menjadi sarana organisasi untuk melihat dan membahas persoalan-persolan daerah disetiap cabang-cabang dimana GMKI itu berada. Tetapi KWS juga menjadi saluran untuk menyampaikan pikiran dan gagasan setiap kader-kader GMKI demi eksentisitas organisasi dalam menjabarkan persoalan hingga mencari solusi dari persoalan yang terjadi baik di Papua-Papua Barat, bahkan Nasional sekali pun,”.

Disingung terkait, ketika hasil rekomendasi KSW Papua-Papua Barat ini dihasilkan, selanjutnya seperti apa, Wasekum menuturkan, “Hasil rekomendasi dari KSW ini, selanjutnya akan menjadi pembahasan secara Nasioanl dalam Konsultasi Nasional (Konas), kemudian dibawa dan disepakati dalam aras tertingi organinasasi yakni, Kongres, sehingga menjadi keputusan organisasi secara nasional, maka disitulah persoalan Papua menjadi persoalan Nasional yang harus diselesaikan oleh Pemerintah RI ”.(RCM).