“Bupati Biak, Bantah Dirinya Ditangkap”

Bupati Biak Numfor Thomas Ondi.(Icahd/foto).

JAYAPURA (HPP)- Tersiar kabar bahwa Bupati Biak Numfor ditangkap, Kamis (07/04) kemarin oleh tim khusus KPK di Bandara, Frans Kaisepo, Biak Numfor. Dibantah oleh Bupati Biak Numfor.

“Mulai dari pagi (Kamis 07/04/2016) kemarin, isu yang beredar di Biak, “Bahwa Bupati Biak ditangkap. Isu itu beredar sampai ke Jayapura bahkan sampai ke Jakarta. Isu itu tidak benar karena saya masih kerja seperti biasa di Biak,” “kata Bupati Biak Numfor Thomas Ondi, dalam akun Facebooknya (Mansarnapi”.

Lanjutnya, “Isu itu mulai dihembuskan oleh pihak PNS yang mendengar bahwa dalam waktu dekat akan ada pelantikan pejabat eselon II dan eselon III yang baru dilingkungan pemda Biak, maka isu itu sengaja dihembuskan,”.

“Bagi saya ini juga waktunya anak-anak  Biak menduduki jabatan-jabatan penting di Biak. Supaya mereka juga harus bangkit mengurus daerah dan saudara-saudara sendiri degan hikmat yang Tuhan berikan,” “jelasnya dalam aikon Facebooknya”.

“Mereka yang membuat isu tersebut saya sudah tahu, tapi saya pikir mereka hanya takut diganti dari jabatan yang sudah sekian lama mereka duduki, sehingga mereka bermain isu seperti itu,”. “jelas Facebooknya lagi”.

“Saya kerja degan hati untuk Biak Numfor, siapa yang ganggu akan kena akibatnya sendiri dari Tuhan,”.pungkasnya. (RCM).

Razman Arif Nasution: Harus Ada Terobosan Hukum Di Papua

 

DR.H.Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D).(Icahd/foto).

JAYAPURA (HPP)- Semestinya di Papua harus ada perpektif presser dalam penegakan hukum bagi institusi Negara yang bergerak dalam penegakan hukum di Papua.

“Penegakan dan terobosan hukum yang dianut oleh semua lembaga hukum di Indoensia sama. Namun terkait dengan kearifan local di Papua. Ini yang perlu dicermati oleh lembaga penegak hukum di Papua dalam menentukan sebuah perkara hukum,” “kata DR.H.Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D) PH dari Jakarta”, Rabu (06/04/2016) di PN Jayapura.

Dilanjutkan, “Nasution, “Percematan yang selama ini dilakukan oleh Jakarta (penegak hukum) terhadap Papua. Jakarta selalu mempertimbangkan kearifan local yang ada di Papua. Terkait kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dalam menyalamatkan daerahanya dari kejadian luar biasa demi masyarakatnya. Itu yang dilihat dari kearafan local,”.

Untuk itu kepada institusi penegak hukum di Papua agar dalam penegakan hukumnya mempertimbangkan kearifan local yang ada di Papua. Karena ketika konteks kearifan local itu tidak dipertimbangkan. Maka institusi penegak hukum di Papua akan kebaplasan dalam penerapan hukumnya di Papua.pungkasnya. (RCM).

   

 

Sinode GKI Papua, Dukung Kongres GMKI Ke-XXXV Di Papua

Kepala Bidang Umum Sinode GKI Papua, Pdt.Jhon Baransano, S.Th.(icahd/foto).

JAYAPURA (HPP) – Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Sinode GKI Papua) mendukung upaya yang tenggah dilakukan oleh BPC.GMKI Jayapura dalam memperjuangkan tuan rumah Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ke-XXXV Tahun 2018 di Papua. 
 

“Kami (Sinode GKI di tanah Papua) mendukung penuh upaya BPC.GMKI Jayapura sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres GMKI Ke-XXXV tahun 2018 di Papua,” “Kata Kepala Bidang Umum Sinode GKI Papua, Pdt.Jhon Baransano, S.Th, Jumat (1/04/2016) Malam di Sekretariat GMKI Jayapura, Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua.

Dilanjutkan, Baransano, “Dengan dilakukannya Kongres GMKI Ke-XXXV Tahun 2018 di Papua. Pastilah akan mendatangkan banyak orang, terutama mahasiswa-mahasiswa kristen. Maka disitulah muncul nilai baik bagi Papua. Karena kita di Papua merasa bahagia dan bangga dapat dikunjungi oleh sesama anak Tuhan, dan sesama anak bangsa di Indonesia,”. 

“Disinggung mengapa Sinode GKI Papua mendukung dilakukannya Kongres GMKI di Papua, Pdt.Jhon menuturkan, “Karena ketika kita ingin mengenal Papua, dan berbicara tentang Papua, tetapi kita tidak pernah ke Papua, manalah mungkin akan memahami Papua secara baik. Sehingga itu, kalau mencintai Papua dan ingin mengenal Papua lebih luas, maka Kongres GMKI itu harus terjadi di Papua.pungkasnya. (RCM).