Pemda Papua Bersinergis Bersama Desk Otsus Papua, Bangun Sekolah Berpola Asrama

Kabar5.Com, Jayapura | Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua bersama Deks Otsus tahan Papua bersinergis, dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) papua dibidang pendidikan dengan membangun sekolah berpola asrama yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo.  

Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua, Haryoko Rumaropen, Selasa 1 AGUSTUS 2017 mengatakan, pihaknya menyambut baik kehadiran Deks Otsus tahan Papua dan siap bersinergis dengan lembaga tersebut, guna mengimplementasikan program Bapa Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo melalui program membangun sekolah berpola asrama di lima wilayah adat di papua.

Sekretaris Deks Otsus Tanah Papua, A.Suryo, bersama Ka Biro Otsus Setda Papua, Haryoko Rumaropen

Terkait program Bapa Presiden tersebut, kata Haryoko, pihaknya sudah memprogramkan program tersebut, dan kini telah memasuki tahapan evaluasi, dan selanjutnya tinggal dilakukan pembangunannya di lima wilayah adat di papua yakni, Mamberamo-Tabi (mamta), Meepago, Lapago, Saireri, dan Animha.

Sementara itu, Sekretaris Deks Otsus Tanah Papua, A.Suryo menuturkan, Deks Otsus tahan Papua selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui Kementrian Polhukam di daerah, sudah melakukan monitoring di beberapa daerah di papua guna dibangun sekolah berpola asrama tersebut.

Dari hasil monitoring, ujar Suryo, pihaknya telah menetapkan lima kabupaten di papua sebagai projek percontohan pembangunan sekolah berpola asrama yakni, kabupaten Merauke, kabupaten Jayapura, kabupaten Jayawijaya (Wamena), kabupaten Biak Numfor, dan kabupaten Nabire.

Ia pun berharap, semoga kedepannya, program Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo, membangun sekolah berpola asrama di papua dapat terlaksana, demi menyiapkan dan meningkat SDM papua diaspek pendidikan.pungkasnya.

(Richard Mayor)

Wujudkan Program Sekolah Berpola Asrama, Tim Desk Otsus Papua Sambangi Merauke

Jayapura,-| Wujudkan program sekolah berpola asrama yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo, tim kantor daerah desk otsus tanah papua kunjungi kabupaten merauke.

Tim kantor daerah desk otsus tanah papua, saat melakukan kunjungan ke merauke

Kunjungan atau pemantuan lansung tim kantor daerah desk otsus tanah papua tersebut, dipimpin lansung oleh Septinus Rumasep, didampinggi Sadrak Wamebu dan A.Suryo.  

“kunjungan yang dilakukan di kabupaten merauke adalah dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi rencana pembagunan sekolah berpola asrama yang telah dicanangkan oleh Bapak-Presiden Jokowi”, ujar ketua tim kantor daerah desk otsus tanah papua, Septinus Rumasep, Rabu 26 Juli 2017 di Jayapura.

Kabupaten Merauke, kata Septinus, merupakan salah satu kabupaten di provinsi papua yang dipilih sebagai tempat dibagunnya sekolah berpola asrama.

Selain merauke, ada empat daerah lain yang dipilih tuk dibagun sekolah berpola asrama yakni, Kabupaten Jayapura, Wamena, Biak dan Nabire.  

Ditanya soal tujuan dibagunnya sekolah berpola asrama tersebut, Ia menuturkan tujuan dari dibagunnya sekolah berpola asrama, guna mewujudkan generasi cerdas papua menuju papua emas dimasa mendatang.  

Lokasi dibagunnya gedung sekolah berpola asrama di merauke.

Ia pun menjelaskan, secara fisik pembagunan sekolah berpola asrama, dilakukan tahun 2018, dan tahun 2019 diresmikan. Pembagunannya nantinya menggunakan dana pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.    

Sekedar diketahui, tim kantor daerah desk otsus tanah papua berkunjung ke kabupaten merauke sejak tanggal 24 hingga 25 Juli 2017, disana mereka bertemu Wakil Bupati Merauke, Suroso, Kadistrik Merauke, Felix Liem, guna melakukan peninjuan lansung ke lokasi pembangunan sekolah berpola asrama di jalan Cigombong, Distrik Merauke, kampung Lepro.    

(Richard Mayor)

Persipura Lakoni Liga 1 Tanpa “Marqee Player”

Pelatih Persipura Jayapura, Angel Alfredo Vera. (Icahd).

Jayapura- Tim kebagaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura  siap melakoni laga bergengsi Gojek-Traveloka Liga 1 Indonesia tanpa “Margee Player”.

Pelatih Persipura Jayapura, Angel Alfredo Vera, (Rabu 12/4)  mengatakan Persipura belum berkeinginan tuk mendatangkan pemain “Marqee Player” pada kompetisi liga satu yang resmi bergulir  pada 15 April itu.    

Kehadiran “Marqee  Player” hanya sebagai presentanse dalam tim, tetapi bukan sebagai barometer dalam meningkatkan prestasi tim. kata Vera.   

Tanpa “Margee Player”, menurut pelatih asal Argentina itu, bahwa dalam retkrutmen  “Margee Player” rata-rata sudah memasuki usia tak produktif dalam sebuah tim.

Sehingga  tuk mengikuti kompetisi Liga satu, Ia lebih memilih tenaga lokal ketimbang mendatangkan “Marqee Player”.

 (Icahd)

19 Kepala Distrik, Didakwa Pasal Pemilu

 19 Kadistrik Kab.Jayapura menjani sidang pertama di PN Jayapura.(icahd)

Jayapura-  Sembilan belas kepala distrik di Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (12/4) telah menjalani sidang perdana mereka di Pengadilan Ngeri Klas 1A Jayapura.

Sidang dengan agenda dakwaan itu, dipimpin majelis hakim ketua Sarifuddin, SH dibantu hakim anggota Lidia Awinero, SH.  

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lucas Kubela, SH, dalam dakwaannya menyebutkan,”kesembilan belas para terdakwa secara bersama-sama membuat surat kesepakatan bersama nomor 06/AKT/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang penolakan pelaksanaan pemugutan suara ulang (PSU) pada pilkada Kabupaten Jayapura.

Bahwa lanjut JPU, melihat peran dan status para terdakwa ini adalah seorang aparatur spili negara (ASN) yang secara jelas dilarang tuk terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai melibat diri dalam proses politik praktis tersebut.

Sehingga para terdakwa didakwa dengan pasal 188 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo pasal 55 KUHP.

Sementara itu, kuasa hukum para terdakwa, Gustaf Kawer, SH menolak dakwaan JPU, dan dirinya akan melakukan esepsi atas dakwaan JPU itu pada kamis (13/4) besok.

(Icahd)

Legislator Papua Bakal Bentuk Pansus Tutup Freeport

Legislator Papua, Ruben Magai. (foto/icahd) 

Jayapura,-- Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bakal membentuk tim PANSUS guna mengkaji dan menyikapi tuntutan mahasiswa tentang tutup Freeport.

“Kami sudah mendengar tuntutan mahasiswa tentang tutup Freeport, kami akan membentuk tim PANSUS, guna membahas, mengkaji, dan mengambil keputusan bersama atas tuntutan mahasiswa itu”, kata salah satu Legislator Papua, Ruben Magai, kepada wartawan (Senin 20/3) Petang di Jayapura.

Sudah 50 tahun Freeport melakukan eksplorasi SDA di Papua, tetapi masyarakat Papua tidak mendapatkan keuntungan dan keperpihakan dari adanya perusahan raksaa itu. kata Magai  .

Selain aspirasi mahasiswa yang mereka dengar, mereka  juga akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat adat.  

Jika pun nanti kontark PT.FI diperpanjang, lanjut Ruben, maka PT.FI harus lakukan studi banding ke” Otdetimedim” Papua New Nugue (PNG), karena tiap masyarakat pemilik hak ulayat setiap bulannya harus diberikan honor dan pembagian persen. tegasnya.

“Kalau pun pemerintah pusat ingin mengambil alih pengolahan di Freeport, maka pemerintah harus melakukan menurut versi UU Nomor 4 Tahun 2009, peran daerah di perkuat dalam rangka pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian fiskal daerah. Istilah desentralisasi tidak hanya menyasar tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga memasuki skema pengelolaan SDA berbasis kemandirian. Jika tidak “Ya bubar saja”.ujarnya.

(Icahd)

   

   

   

Inilah 7 Tuntutan Mahasiswa Papua Tutup Freeport?

Kordinator Front Persatuan Mahasiswa Tutup Feeport (FPM-TF), Nelius Wenda. (foto/icahd) 

Jayapura,-- Front Persatuan Mahasiswa Tutup Feeport  (FPM-TF) Papua menyatakan tujuh tuntutan sikap mereka atas PT.FI, dan juga kepada resim  Joko Widodo-Yusuf  Kala. Untuk segera melakukan langkah pasti, guna penyelamatan alam dan rakyat Papua.

1.   Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MIFEE, MMC, dan lainnya yang merupakan  dalang kejahatan kemanusian di atas tanah Papua

2.  Tarik TNI-POLRI organik dan Non organik dari seluruh tanah Papua

3.  Tolak rencana pembangunan pangkalan militer di Biak

4.  Freeport wajib merehablitasi lingkungan akibat eskpotasi tambang selam 50 tahun

5.  Usut, tangkap, adili, dan penjarakan pelaku pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua

6.  Biarkan rakyat dan bangsa west Papua menentukan masa depan pengolaan kekayaan alam di tanah west Papua

7.  Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik bangsa Papua

(Icahd)

  

      

Aksi Demo Mahasiswa Papua, “Minta Tutup Freeport”

Front Persatuan Mahasiswa Tutup Feeport (FPM-TF).(foto/icahd)

Jayapura,-- Ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Mahasiswa Tutup Feeport (FPM-TF), Senin (20/3) melakukan aksi demo damai meminta tutup PT.Freeport di Papua.

Keberadaan PT.FI di Papua sejak Tahun 1967 yang dikenal sebagai perusahan pertambangan internasional terbesar nomor satu di dunia. Tetapi apa yang didapatkan oleh rakyat Papua?   

“Rakyat papua hanya terbelengu dalam kemiskinan, pelanggran HAM, Genosida, penjajahan, alam dihancurkan oleh sistim kapitalisme yang memproduksi lebih banyak tanpa mempertimbangkan hukum alam, juga dampak balik pada kehidupan manusia”, kata Kordinator Front Persatuan Mahasiswa Tutup Feeport (FPM-TF), Nelius Wenda, saat berorasi  di halaman Kantor DPR Papua, Senin (20/3) Petang di Jayapura.  

Sejarah keberadaan perusahan raksasa itu di Papua, adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan ekonomi politik imperialisme Amerika Serikat.  Akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua, juga  mengskenariokan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969.

“Sebelum proses PEPERA dilakukan, 7 APRIL 1967 perusahan pertambangan milik negara imperialis USA telah menandatangani kontak pertamanya dengan pemerintah Indoensia dua tahun sebelum PEPERA”, kata Nelius.

Melihat semua kompleksitas, semua persoalan di Papua saat ini, sudah tidak ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua, dan juga rasa tanggungjawab akibat dampaknya. Maka untuk apa lagi Freeport ada di Papua, lebih baik tutup saja karena tidak memberikan kontribusi positif bagi rakyat Papua. tegasnya.

(Icahd)

    

  

   

   

     

Kebakaran Rumah Tewaskan Dua Bocah

Jayapura,-- Kebakaran 7 petak rumah atau camp karyawan  Sagita Semi Permanen, Sabtu (18/3) di Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, tewaskan dua bocah Herice Wally (4) dan  B. Ted Jhon Wally (3). Menurut keterangan Kepala Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi, Ahmad Mustofa,  kedua korban terjebak ditenggah kobaran api. Saat keluarga melakukan upaya pemadaman, keluarga mendengar jeritan keduanya.  Namun  kondisi api yang membesar. Kedua bocah itu tak terselamatkan.

Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIT. Saat itu, kedua korban bermain di rumah petak ke 3/camp kosong yang dijadikan gudang.

Kronologisnya, saat bermain, tiba-tiba muncullah api dari camp yang berpapan-kayu itu. Bermodalkan alat seadanya, masyarakat tak berhasil memadamkan api. Orang tua korban, dan keluarga pun tak mengetahui posisi keduanya saat itu. kata Kabag Humas.    

Sebelum kejadian, kedua korban sempat di tegur seseorang, karena sering bermain korek api.   

“Dugaan awal kebakaran diduga dari kebiasaan kedua korban yang bermain korek api”, ujarnya.

(Icahd)

Primadona Baru Air Terjun Mata Tiga Di Demta, Papua?

Celo dan Beto,  di Air Terjun Mata Tiga Di Demta. Icahd

Demta- Masyarakat Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, Papua kembali menemukan satu tempat pariwisata baru yakni, Air Terjun Mata Tiga di tenggah hutan berbukitan di daerah tersebut.

“Ini merupakan air terjun  kedua di Demta, sebelumnya ada satu air terjun, tapi itu dekat dengan kampung dan sudah dikenal sejak lama. Namun untuk Air Terjun Mata Tiga ini, “baru saja ditemui, dan menjadi tempat wisata baru” di Demta”, kata Kace, warga Demta kepada KedaiPena.Com, (Jumat 03/03).

Kace melanjutkan, air terjun mata tiga ini, air sangat dingin karena berada di dalam hutan rimbun dan di bawa gunung.

Untuk sampai disana, jelas Kace, jarak tuk sampai ke air terjun mata tiga ini sekitar sepuluh kilo dari Demta.    

Ditanya selain warga Demta, apakah ada warga lain yang berwisata ke air terjun ini, Ia menuturkan, sementara belum, karena air terjun ini baru saja ditemukan sehingga belum banyak yang tau.

Kalau pun ada yang mau ke mari, jaraknya cukup jauh, misalnya saja, warga dari Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura mau berwisata ke sini harus menempuh perjalan sekitar 2 jam-hingga 3jam. ujarnya.

(Icahd)

Kongres XXXV GMKI Di Tarutung, Papua Memperjuangkan Tuan Rumah Kongres 2018

Ketua Babang GMKI Jayapura, Seby Seblon Ibiah (kiri). (Foto/Icahd).

Tarutung,- Kongres GMKI ke- XXXV tahun 2016 di Kota Tarutung, Provinsi Sumatera Utara untuk merenungkan segala kebaikan dan kekurangan yang secara kolektif dialami oleh organisasi ini, juga sebagai arena untuk pemilihan ketua umum yang baru serta penentuan tuan rumah pelaksanaan kongres GMKI tahun 2018 mendatang.

Dalam kongres GMKI ini, wilayah  lain di Indonesia sedang menjagokan calon ketua umum mereka pada periode 2016-2018. Namun berbeda dengan wilayah 12 Papua-Papua Barat yang memperjuangkan diri tuk menjadi tuan rumah Kongres GMKI tahun 2018 mendatang. Perjuangan GMKI Papua itu pun akan ditentukan oleh peserta kongres se tanah air tentang Papua menjadi tuan rumah kongres 2018.

“Tujuan kami (GMKI papua) meminta dilakukannya kongres GMKI 2018 di Papua, dimana persoalan Papua selalu dikaitkan dengan persoalan politik. Kemudian gereja terlihat juga mulai mengarah kepada politik.

Hal inilah yang menjadi ketakutan GMKI Papua terhadap jemaat yang nantinya terabaikan dari visi hadirnya gereja dalam pelayanannya, ketika sudah tercampur politik,” kata ketua cabang GMKI Jayapura, Seby Seblon Ibiah, Sabtu (27/8) di Tarutung.    

Selain itu lanjut, Seby, Persoalan Papua sangat konpleks seperti, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur Papua yang tertinggal jauh dengan daerah lain Indonesia. Sehingga kita sesama anak Tuhan, dan sesama anak bangsa, mari melihat persoalan Papua dengan duduk bersama sambil berdiskusi untuk mencari jalan keluar tentang persoalan Papua itu. Dalam satu forum besar GMKI, “Ya itu kongres GMKI 2018 di Papua”.       

Disingung tentang megapa GMKI Papua meminta dukungan dari pihak gereja, Seby menuturkan, GMKI adalah bagian dari gereja, dan anak kandung dari gereja itu sendiri. Sehingga kami sebagai anak tentulah meminta restu dari sang bapa ya itu, Sinode GKI tanah Papua.ujarnya.  

(Icahd)