SMANSA, Dicangkan Menjadi Salah satu Peserta Adiwiyata Nasional 2015.

Kepala Sekolah SMANSA Arianto Kadir.(icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jayapura atau yang dikenal SMANSA menjadi salah satu sekolah di Kota Jayapura yang dicanangkan menjadi peserta Adiwiyata Nasional 2015. Namun tentunya SMANSA harus memenuhi beberapa prasayat Adiwiyata Nasional itu.   

Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMANSA Arianto Kadir, Minggu (29/03/2015) di Kediamannya di BTN Puskopad.  

“Pencanangan SMANSA Abepura menjadi salah satu peserta Adiwiyata Nasional 2015 itu tidak semata-mata hanya ditunjuk. Harus segera direspon oleh guru-guru dan siswa SMANSA dengan melakukan penanaman dan penghijuan di lingkungan sekolah. Karena itu merupakan bagian dari prasyarat Adiwiyata Nasional dan juga impian Abepura SMANSA, untuk menjadi  sekolah models, sekolah Green Scool dan sekolah sahabat bumi”. “katanya”.    

“Sehingga ada beberapa hal yang menjadi prasyarat untuk memujudkan Adiwiyata Nasional 2015 dan models sekolah, sekolah Green Scool serta sekolah sahabat bumi yakni, pengendalian kebersihan sampah di lingkungan sekolah, pencemaran lingkungan di lingkungan sekolah dan Penghijuan di lingkungan sekolah”. “Jelasnya”.

Sudah barang tentu prasayat itu, berhungbungan dengan menanam dan merawat pohon serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah mulai dari guru-guru hingga anak-anak didik (siswa). Semangat ini yang harus diberikan kepada guru-guru dan anak murid, karena selain Adiwiyata Nasional 2015 ini juga menjadi bagian prasyarat dari Adipura untuk Kota Jayapura secara umum. Pungkasnya.     

  

            

        

       

Mantan Ketua Cabang GMKI Jayapura 1996-1998 Berpulang.

  

 Civitas GMKI Cabang Jayapura mengelar malam perenungan.(icahd/foto). 

Jayapura (SP). Mantan Ketua Cabang GMKI Jayapura masa bakti 1996-1998 James E.M. Satya, M.Si, dikabarkan meninggal Pukul 11.00 WIT di Rumah Sakit (RS) Kabupaten Waropen.

Kepergian Almarhum itu, tidak saja dirasakan oleh keluarga Almarhum, namun duka itu juga menyelimuti seluruh Civitas GMKI, baik Papua maupun Indonesia.   

Ketua Cabang GMKI Jayapura Sebi Libia kepada SULUH PAPUA, Jumat (27/03/2015) saat mengelar malam perenungan semeninggalnya senior mereka mengatakan, “Beliau (Almarhum) merupakan mantan Ketua Cabang GMKI Jayapura masa bakti 1996-1998 terpilih dalam Konfercab istimewa GMKI. Dan Almarhum pernah menjabat sebagai Koordinator Wilayah GMKI Papua-Maluku 1998-2000”.

Selain itu Almarhum juga, merupakan Mantan Rektor Sekolah Tinggi Ottow-Geissler Papua, sekarang merubah nama menjadi Universitas Ottow-Geissler.”Jelasnya”.   

Kepergian Almarhum, membuat kami selaku BPC GMKI Jayapura dan rekan-rekan GMKI Se-Papua dan secara umum Indonesi, ini menjadi duka mendalam bagi Keluarga Besar GMKI "Ut Omnes Unum Sint"".Pungkasnya.  

(RIC).    

ALDP: Perluas Jaringan Keadilan Melalui Paralegal.

Direktris ALDP Latifa Anum Siregar, SH, MH.(icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP) merupakan suatu lembaga bantuan hukum di Papua yang senantiasa bergerak untuk membantu hak-hak dasar hukum msayarakat dan advokasi hukum lainnya.  

 Direktris ALDP Latifa Anum Siregar, SH, M.Hum kepada SULUH PAPUA Jumat (06/03/2015) mengatakan, “Program ALDP masih terus memperkuat jaringan paralegalnya dibeberapa  kabupaten yakni, Kabupaten  Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya yang telah berlansung sejak tahun 2014 hingga 2015 ini.

“Mengapa bagian ini diambil oleh ALDP, karena lebih kepada mengatasi keterbatasan pengacara pada wilayah-wilayah yang cukup sulit dan terpencil. Selain itu,  masyarakat mengalami kesulitan dan keterbatasan akses terhadap keadilan. Dan dari hasil program itu, kini  AlDP telah memiliki 25 parelegal di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, belum termasuk di Wamena”. “katanya”. 

“Program paralegal ini tidak saja difokuskan pada kasus-kasus hukum tetapi juga diperluas dengan membangun diskusi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing. Karena tidak semua kasus harus diselesaikan dengan mekanisme hukum, ada yang melalui mediasi, korespondensi ataupun mekanisme lain. Ini sangat diperlukan untuk membangun komunikasi diantara masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan setempat”. “jelasnya lagi”.

Sedangkan untuk wilayah Wamena, AlDP menjalin mitra bekerjasama dengan salah satu yayasan disana yakni,  Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) dengan program yang sama. Karena, di Wamena banyak kasus tapi hampir tidak ada yang mendampingi mereka apalagi kehadiran pengacara. “saranya”.  

Program pendampingan hukum di komunitas atau paralegal ini, sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 201 tentang bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana. Pungkasnya.

(RIC).   

Septi Meidotga: Kapolda Minta KNPB Dibubarkan, Pelangaran HAM Di Papua.?

 Ketua Komisi D MPM Uncen, Septi Meidotga. (icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Stegment Kapolda Papua Irjen Pol.Yotje Mende menegaskan organisasi KNPB harus dibukar, mendapat tanggapan serius dari mahasiswa Uncen.  

Ketua Komisi D MPM Uncen, Septi Meidotga saat menyambangi redaksi Harian SULUH PAPUA, Rabu (26/03/2015) malam mengatakan, “Kapolda papua menegaskan organisasi KNPB harus dibubarkan, namun bagaimana dengan kasus pelangaran HAM di Kabupaten Pania dan Kabupaten Yahukimo”.

“Selama ini, orang papua menanti-nanti sejauh mana proses penanganan dan penyelesasian pelangaran HAM di Papua, namun Kapolda Papua justru menimbulkan oponi-oponi baru yang membingungkan masyarakat Papua dengan stegmentnya itu”. Setidaknya Kapolda Papua focus terhadap penyelesaiaan pelangaran HAM di Papua, seperti kasus berdarah Paniai. Kasus paniai belum terungkap, muncul lagi kasus yang terjadi di Yahukimo. “katanya”.

Sehingga dengan stegment kapolda papua itu, kami menolak dengan tegas pembubaran KNPB, Kapolda papua focus menyelesaikan pelangaram HAM di Paniai, dan Kapolda Papua serta jajarannya untuk membuka ruang demokrasi di atas Tanah Papua.

Disungung terkait KNPB berada dalam NKRI sehingga harus terdaftar secara resmi dalam kelembagaan Kesbangpol, ia menuturkan, “Sebuah organisasi taktik atau organisasi perlawan dalam hal ini KNPB sejak Tahun 2009 itu murni untuk pembebasan Papua Barat. Sehingga, ketika didaftarkan juga di Kesbangpol pasti tidak akan diterima.

Kepada pemimpin KNPB sekarang, untuk membuka ruang diskusi dengan siapa saja. Sehingga dapat merubah stigma-stigma anarkis yang selama ini melekat dalam KNPB itu, agar dapat diubah dengan pergerakan-pergerakan Politik diplomatis. “Pungkasnya”.       

(RIC). 

  

   

 

Kontras Papua, Meminta Kapolda Ungkap Pelaku Penganiyaan di Cigombong.

Direktris Kontras Papua Olga Hamadi, SH.(icahd/foto). 

Jayapura (SP). Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) Papua. Meminta Kapolda Papua Irjen Pol.Yotje Mende, untuk membentuk tim khusus, guna peyelidikan dan mengungkap pelaku kekerasan terhadap 4 orang korban yakni, Timotius Tabuni (mahasiswa), Lesman Jigibalom (mahasiswa), Eldi Abimael Kogoya (pelajar) dan Mies Tabo (masyarakat sipil) yang diduga dilakukan oleh ‘Anggota Brimob’  di Pasar Cigombong Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu 18 Maret.   

Demikian disampaikan oleh Direktris Kontras Papua Olga Hamadi, SH, Senin (22/03/2015) di Kantor Kontars, Padang Bulan.  

“Terkait dengan steigment yang disampaikan oleh Wakasad Brimob Polda Papua AKBP.Tono Budiarto yang mengatakan bahwa Anggota Brimob malah yang menolong 4 orang korban pada saat itu. Namun kami (kontras) melalui keterangan dari para korban dan beberapa saksi mengatakan, “Bahwa pada saat itu yang melakukan kekerasan terhadap mereka adalah Anggota Brimob. “katanya”.

“Siapapun pelakunya, intinya proses hukum harus jalan dalam hal ini Polda Papua (kepolisian), harus mengungkapnya dengan membuat tim khusus, guna penyelidikan dengan langkah awal mengecek daftar piket Anggota Brimob pada malam kejadian itu”. Jelasnya”.  

Mengapa harus mengecek daftar piket Anggota Brimob pada malam kejadian itu, karena menurut keterangan korban, ada satu kendaraan motor melintas di depan mereka lansung belok ke Mako Brimob Kota Raja, dan korban mendengar orang yang memakai motor itu mengatakan, “itu mereka ada lewat mari kita kejar”. Dan tidak berselang lama penganiyaan itupun terjadi. Pungkasnya.      

(RIC). 

                 

    

   

 

Lis Tabuni: Kami Minta Kepastian Hukum Terhadap 4 Orang Korban Kekerasan.

Lis Tabuni saat memberikan keretangan Pers di Kantor Kontras.(icahd/foto). 

Jayapura (SP). Keluarga korban menuntut kepastian hukum terhadap 4 korban yang merupakan adik-adik yang selalu tinggal bersamanya di rumah Kotaraja. Mereka anak rumahan dan mereka tidak ada keterkaitan sama sekali dengan kasus yang terjadi di Mall Ramayana, kenapa mereka harus dianiaya seperti itu. 

Demikian disampaikan oleh Lis Tabuni, kaka kandung dari korban Timotius Tabuni, Senin (22/03/2015) di Kantor Kontras, Padang Bulan.

Lis Tabuni kepada Wartawan menuturkan, “Peristiwa penganiyaan itu terjadi pada rabu malam 18 maret sekitar Pukul 23:00 WP di sekitar pasar Cigombong. Dimana tiga orang korban yakni, Eldi Kogoya, Timotius Tabuni dan Lesman Jigibalom dari perumnas III Waena, hendak pulang ke rumah kotaraja dengan menggunakan dua motor.

Sesampainya mereka di depan Mall Ramayana, ada orang yang mengikuti mereka dari arah belakang. Namun hendak berbelok ke arah kota raja dalam tepatnya di depan kantor Brimob Polda Papua, mereka mendengar aparat dari dalam Brimob Polda Papua mengatakan, ‘itu sudah mereka’ lalu mereka dikejar. "katanya". 

Sampailah dipasar cigombong, Timotius Tabuni pertama dihadang oleh oknum brimob sambil meminta kunci motor yang dipakai korban. Namun, karena korban bingung dengan permintaan oknum brimob itu, korban bertanya kaka, saya ada salah apa?, sambil menyimpan kunci di saku celananya. "jelasnya". 

Pada saat itulah, korban Timotius Tabuni dianiaya oleh beberapa Anggota Brimob yang menenteng senjata dan sangkur mulai memukul korban, sambil mengatakan ‘ini sudah pelakunya ditembak saja’.

Sedangkan korban Lesman Jigibalom dan Eldi Kogoya, dihadang oleh aparat brimob didepan masjid kotaraja, sambil ditodong dengan senjata, diperintahkan bertiarap di atas aspal lalu diseret ke pasar Cigombong serta dipukul hingga ke depan kios Delima.

Semantara korban Mies Tabo yang menyaksikan peristiwa itu, bermaksud teriak meminta tolong, namun saat itu aparat lansung memukulnya dan membawanya ke kantor brimob kotaraja.

Akibat dari peristiwa kekerasan itu, korban Eldi Kogoya mengalami, tulang rusuk retak dan luka memar dibelakang tubuh akibat diseret di atas aspal dan kedua lututnya lecet. Korban Timotius Tabuni, mengalami luka bocor, belakang luka goresan sangkur, muka lebam,, mulut luka, gigi depan lepas dan kedua lututnya lecet. Korban Lesman Jigibalom mengalami, memar diseluruh tubuh dan terkena tusukan sangkur di bahu kanan tembus ke paru-paru, sehingga korban harus di operasi di rumah sakit Bhayangkara pada 19 Maret. Dan Mis Tabo mengalami, dahi luka lecet, lutut kiri kanan lecet, luka memar di kepala bagian depan dan belakang, luka memar dipundak kiri dan kanan akibat diseret. Pungkasnya.  

             (RIC).     

Kota Jayapura Belum Memiliki Panti Asuhan Bagi Distasibilitas.

 Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Irawadi, SH, M.Si.(icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Meningkatnya jumlah orang miskin dan distabilitas di Kota Jayapura, namun Pemda Kota Jayapura belum memilki satu yayasan khusus untuk menangani penderita distabilitas dan lansia di Kota Jayapura.  

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Irawadi, SH, M.Si kepada SULUH PAPUA, Senin (9/3/2015) di Yoka.

Untuk sementara di Kota Jayapura ada 13 yayasan atau panti asuhan milik swasta yang menangani atau menampung distabilitas dan lansia dengan pembinaan-pembinaan serta biaya dari yayasan mereka sendiri. “katanya”.  

Sedangkan, terkait panti jompo dan anak piatu itu masih ditanggani lansung oleh Kementrian Sosial melalui Pemerintah Daerah Provinsi Papua, itupun berada di Kabupaten Jayapura yakni Panti Trusnawerda di Pos tujuh Sentani. “tambahnya”. 

Walaupun Pemda Kota Jayapura belum memilki yayasan, panti asuhan, panti jompo dalam menampung orang distabilitas, lansia dan yatim-paitu. Namun Pemda Kota Jayapura membuka diri dengan berkerja sama melalui lembaga-lembaga, LSM dan yayasan yang sangat aktif dalam melihat kesengan-kesengan sosial, secara khusus kepada mereka-mereka yang berada dalam keperkurukan hidup, merasa teransingi dari kehidupan manusia normal lainnya. Pungakasnya. 

(RIC).

Angka HIV/AIDS Meningkat Di Dogiyai.

 Direktur  YAPKEMA Hanok Pigai.(icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Penyebarang penyakit menular HIV/AIDS di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Dogiyai angka penularan HIV/AIDSnya

meningkat luar biasa dari Kabupaten-kabupaten lain di Papua.     

Hal ini dikatakan Direktur Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (YAPKEMA) Hanok Pigai, belum lama ini di, Moanemani, Dogiyai.  

 “Penyebaran penyakit HIV/AIDS meningkat sangat luar biasa di Kabupaten Dogiyai itu, diketahui pada 5 November 2014 lalu saat itu 195 masyarakat  Dogiyai datang untuk meriksa diri mereka, dan hasilnya mengejutkan 40 orang positif virus HIV/AIDS”. “jelasnya”.   

Ia mencotohkan, meningkat angka HIV/AIDS dari data November 2014 dengan hasil riset penyebaran Epidemi HIV/AIDS dari STHP, untuk wilayah Jawa Tahun 2013 mencapai 0,5 % sedangkan untuk Papua 2,5%.   

Namun, “akhir 2014 hingga 2015 berjalan, Kabupaten Dogiyai menjadi kategori penyebaran HIV/AIDS tertinggi di Indonesia dengan tingkat Epidemi mencapai 23%”. “kata Aktivis Kesehatan itu”.    

Walaupun Bupati Dogiyai dengan visinya untuk memerangi dan mengatasi penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Dogiyai. Namun semangat itu, tidak diterjemahkan secara professional oleh Kepala Dinas Kesehatan Dogiyai bersama jajarannya serta stakeholder di Kabupaten Dogiyai. Tentunya semangat dan visi Bupati Dogiyai itu hanya sebuah slogan semata.Pungkasnya.          

(RIC).

Paskah 2015, BPC.GMKI Jayapura di Dapra.

 Ketua Cabang GMKI Jayapura, Seblum Libia. (icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Hari paskah atau hari yang biasanya disebut oleh umat Kristiani sebagai hari kesengsaraan Yesus. Dimana setiap tahunnya GMKI selalu merayakan hari paskah itu, bersama anak-anak sekolah minggu (PAR), pemuda-pemuda gereja (PAM) serta jemaat yang ada di kampung-kampung. Karena itu merupakan bagian dari pangilan dan medan pelayanan GMKI akan Yesus Kristus itu sendiri.   

Demikian disampaikan oleh Ketua Cabang GMKI Jayapura Seblum Libia, Sabtu (21/03/2015) di Padang Bulan.  

Ketua Cabang GMKI Jayapura, Seblum Libia kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Setiap pergantian kepengurusan dalam GMKI, dimana setiap kepengurusan itu, sudah barang tentu merayakan paskah bersama-sama dengan jemaat-jemaat tuhan di kampung-kampung”.

“Untuk BPC.GMKI Jayapura masa bakti 2014-2016 ini, kami merayakan hari paskah Tahun 2015 di Kampung Dapra, Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya”. “katanya”.

Ia, mencohkan, seperti periode BPC.GMKI Jayapura masa bakti 2012-2014 itu, mereka merayakan paskah bersama dengan jemaat di Kampung Yakotim, Distrik Genyem Kota, Kabupaten Jayapura. Dan paskah terakhir mereka di Kampung Tarontha, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, karena sudah menjadi pangilan pelayanan dalam GMKI.    

Terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam menyambut hari paskah pada 4 April mendatang, tentunya segala hal menyangkut materi-materi paskah, game-game paskah dan diskusi-diskusi rohani semuanya itu disiapkan oleh GMKI. “Jelasnya”.

Rencana keberangkatan mereka ke Kampung Dapra, Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya mengunakan transportasi udara (Pesawat).  

(RIC).    

 

  

Johan Yarangga: Pembagunan Lapas Abepura Sesuai Dengan Prototetaip Dirjen-Pas.

 Kadiv-Pas Hukum dan HAM Papua, Yohan Yarangga.(icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Kunjungan dari 16 anggota DPR-RI di lembaga pemasyarakatan abepura dengan melihat tatanan bangunan, ruangan tahanan, taman-taman, klinik, ruang baca, lapangan futsal, gereja dan masjid di lapas abepura itu. Dibangun sesuai dengan prototeaip dari Dirjen-Pas Kementrian Hukum dan HAM RI, “bukan dibangun dengan suka-suka. “kata” Kepala Devisi Permasyarakatan Hukum dan Ham Papua, Yohan Yarangga, Kamis 19/03/2015.

Kadiv Pas Yohan Yarangga kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Jumlah Narapidana di Lapas Abepura 377, dan belum mencapai over kapasitas. Karena daya tampung di Lapas Abepura itu 600. Namun itu tidak membuat pegawai Lapas Abepura, untuk bersantai-santai perlu pembenahan dan pembinaan bagi Narapidana 377 itu.

“Dalam tahun 2015 ini, hal-hal yang perlu diantisipasi itu, membangun UPT-UPT supaya ketika terjadi over kapasitas, jangan kita kaget dan kalangkabut dengan situasi itu”. “katanya”.

Dengan kunjungan dari 16 anggota DPR-RI pusat itu, selain melihat dan mengagumi Lapas Abepura. Namun, ke-16 anggota DPR-RI juga bisa mendorang dan mengawal pembangunan lapas, bapas maupun rutan di Kabupaten-kabupaten lain di Papua.

Disingung terkait, Lapas Abepura, harus bisa meminits akalan-akalan dari  tahanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui kekuatan uang” mereka dengan akalan-akalan sakit dan untuk berobat, ia mengatakan, “Didalam Lapas tidak ada perbedaan antara narapidana satu dengan narapidana lainnya, karena siapapun yang masuk dalam Lembaga Permasyarakatan, “Harus diperlakukan sama, tidak boleh dibeda-bedakan, karena itu melangar hak asasi manusia. Pungkasnya.

(RIC). 

        

 

Benny Harman: Lapas Abepura, Harus Bisa Meminits Akalan-Akalan Dari Tahanan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Wakil Ketua DPR-RI Dr. Benny Kabur... Harman, SH. (icahd/foto). 

Jayapura (SP). Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Lapas Abepura, guna meminimalisir akalan-aklan dari para tahanan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan memiliki “kekuatan uang”,  mereka meminta berobat diluar, karena sakit maupun alasan-alasan lainnya diluar dari konteks berpikir rasional.     

      

Demikian disampaikan oleh Dr. Benny Kabur Harman, SH, selaku Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Kamis (19/03/2015) di Lapas Abepura.

Benny Harman kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Mengapa ini penting disampaikan lansung ke-pihak Lapas Abepura melalui kunjungan ini, karena akalan-aklan dari para tahanan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu.  Melalui kekuatan uang mereka, “Mampu membuat pimpinan kalapas tergoda dan memberikan ijin terhadap akalan-akalan mereka itu”.    

Praktek-praktek seperti itu, sudah terjadi dan bukan rahasia umum lagi terjadi di wilayah Sumatra, Jawa dan Kalimantan. “katanya”.   

“Sehingga, kami tidak mau praktek-praktek itu terjadi di Papua, apalagi terjadi di Lapas, sekelas Lapas Abepura yang merupakan Lapas berkategori Klas 1A ini. Pungkasnya.      

(RIC).