“Kepala Sekolah Jarang Ditempat, Mengorbankan Anak Didiknya”

Baren Mor selaku tokoh pemuda di Kampung Ansudu.(Icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Kepala sekolah jarang ditempat berimbas pada anak didiknya yang sulit mendapat proses belajar mengajar yang baik. Disamping itu juga sebagian besar guru-guru yang dipercayakan bertugas di SD YPK Ansudu, Kampung Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Tidak menjalankan tugas sebagai guru pendidik karena kepala sekolah jarang berada di tempat.    

Baren Mor selaku tokoh pemuda di Kampung Ansudu, Kabupaten Sarmi, Selasa (03/11/2012) kepada SULUH PAPUA mengatakan, “ Dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi, “Apakah mereka tidak melihat bahkan memperhatikan keberadaan guru-guru honor dan guru-guru PNS yang di tempatkan di SD YPK Ansudu ini.   

     Ketika ada niat baik untuk menempatkan guru-guru sebagai pendidik dan pengajarar anak-anak di kampung Ansudu, “Jangan hanya asal menempatkan tetapi tidak ada pengawasan terhadap tugas-tugas mereka. Percuma saja banyak guru di kampung Ansudu, tetapi hanya terlihat tiga orang guru yang aktif mengajar, sementara lain gurunya tidak.  

  

Disingung terkait apakah pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi ada melakukan kunjungan ke SD YPK Andusu,  Baren menuturkan, “Pemerintah Kabupaten Sarmi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, belum melakukan kunjungan atau melihat lansung persoalan yang terjadi di SD YPK Ansudu ini.

Seperti, proses belajar mengajar yang tidak berjalan secara baik dan guru-guru honor bersama guru-guru PNS yang tidak menjalanakan tugas mereka dengan baik”.

"Semestinya Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi datang ke SD ini, guna melihat perkembangan belajar mengajar dan keberadaan guru honor serta kontrak bahkan PNS yang malas bertugas” “Pesan Baren Mor”.

(RIC).

   

“Ratusan Bagunan Pedagang Pasar Yotefa, Ditertibkan”

Kepala Pengelola Pasar Yotefa Tonci Sibri, SH.(Icahd/foto).  

Jayapura (SP)- Sedikitnya ratusan bagunan milik pedagang di pasar Yotefa terpaksa harus ditertibkan dengan paksa atau dibongkar paksa oleh pihak pengelola pasar Yotefa. Karena berdagang diatas aliran air atau di atas parit. Pantuan SULUH PAPUA, Selasa 03 November 2015 di Pasar Yotefa.

Kepala pengelola pasar Yotefa Tonci Sibri, SH kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Ketertiban ini terpksa kami lakukan, karena ketika datang musim hujan. Trenase atau parit yang mengalirkan air, “Tidak dapat mengalirkan air dan petugas sulit membersihkan sampah-sampah yang tertampung di bawah bagunan dari pedagang yang dibangun di atas parit”.

Disingung terkait ketertiban yang dilakukan ada penolakan dari pemilik bagunan yang di bongkar, Tonci menuturkan, “Penertiban berjalan lancar, karena sebelum di tertibkan. Pihak pasar sudah memberitahukan kepada pedagang atau pemilik bagunan sejak bulan Maret lalu. Dimana pedagang atau pemilik bagunan untuk membongkar sendiri bangunannya yang dibangun di atas parit.   

Namun kerana niat baik dari kami selaku pengelola pasar Yotefa tidak ditindaklanjuti, “Ya, terpaksa kami mengambil langkah sendiri dengan melibatkan Sat Pol PP Kota Jayapura, dan Anggota Polisi Polres Jayapura, agar proses ini dapat berjalan cepat, tertib serta aman”.Pungkasnya.

(RIC)

“Walapun Menderita Penyakit Kaki Gajah, Sang Guru SD Di Ansudu Tetap Mengajar”

Hermanus Tananar.(Icahd/foto  

Jayapura (SP)- Walaupun mengalami derita penyakit kaki gajah dan penyakit kelamin (hernia). Sang guru honor di SD YPK Ansudu, Kampung Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Tetap mengajar anak didiknya demi tercapai masa depan bagi anak-anak di kampung Ansudu. Pantuan SULUH PAPUA, Selasa 03 November 2015 di Kampung Ansudu.  

Sang guru honor di SD YPK Ansudu, Hermanus Tananar kepada SULUH PAPUA mengatakan, n ini, “Saya alami sejak 1998/1999. Pada 2011 sempat saya dirawat di RSUD Dok II Jayapura dan operasi khusus pengangkat hernia. Namun tidak sampai tuntas”.      

Disingung terkait sejak kapan menjadi guru honor di SD YPK Ansudu, Hermanus menjelaskan, “Saya diangkat menjadi guru honorer di SD YPK Ansudu Pada 2003/2004. Ketika itu masa kepemimpinan Bpk.Bupati Eduard Fonataba, selaku Bupati Kabupaten Sarmi.

Dengan membuat program atau kebijakan menerima dan menempatkan anak asli Sarmi lulusan SMA/SMK untuk mengabdi menjadi guru di kampung masing-masing.   

        

Seiring berjalannya waktu, penyakit yang dideritanya itu, semakin hari semakin parah. Membuat dirinya harus merintih kesakitan ketika hendak buang air kecil, sering pusing, sakit kepala. Namun apa daya, dirinya tidak mempu mengobati peyakit yang dideritanya itu, lantaran tidak adanya biaya untuk berobat.  

    “Saya sering merasa sakit ketika melakukan aktifitas, seperti ketika saya sedang  mengajar . Rasa sakit itu, membuat saya harus pulang dan anak-anak didikpun juga pulang,” “kata Hermanus”.

“Saya pernah mencoba untuk dioperasi pada tahun 2011, tetapi operasi dilakukan di luar Papua. Namun apa dikata, istri saya meninggal, lantaran terjatuh terbentur tembok sumur air karena pusing, setiap hari harus menjaga saya di rumah sakit. Itulah kendala yang membuat saya tidak dapat mengobati dua penyakit itu. “Kata Hermanus dengan sedih”.

   Sekilas tentang  penyakit yang diderita sang guru honor di SD YPK Ansudu, “Dimana  kedua kakinya membesar, pada jari-jari kaki kanan dan kiri terlihat muncul seperti daging tumbuh atau kutil yang setiap saat dikerumuni lalat. Selain itu, “Dua biji kelamin dari Hermanus pun terlihat membengkak seperti bola basket.

           Hermanus, berharap, “Pihak Yayasan yang mengelola SD YPK Ansudu dan Pemerintah Kabupaten Sarmi, terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat membantu mengobati penyakit yang dideritanya itu.

    Selain berharap, “Hermanus pun mengatakan, “Pemerintah bisa membantu mengobati penyakit ini. Karena, Saya tidak sendiri, saya masih menanggung ketiga anak yang masih sekolah tanpa seorang istri. Pungkasnya.

(RIC).

Sekum Persipura: MENPORA Cabut Pembekuan PSSI, Baru Persipura Ikut Piala Sudirman

Team Kebangaan Papua, Mutiara Hitam, Persipura Jayapura.(Icahd/foto).  

Jayapura (SP)- Ketika Menpora Imam Nachrawi menginginkan agar tim yang berjuluk Mutiara Hitam persipura jayapura agar dapat berpartisipasi pada turnamen Piala Sudirman pada November mendatang. Semestinya, Menpora Imam Nacharawi lebih dulu mencabut pembekuan PSSI. Serta mengupayakan pencabutan sanksi FIFA, baru kita bisa bicara kompetisi.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris umum (Sekum) Persipura Jayapura, Rocky Bebena, Senin (26/10/2015).  

Sekum Persipura Jayapura, Rocky Bebena kepada wartawan mengatakan, “Tidak usah bilang turnamen atau kompetisi tetapi sekarang pastikan dulu kapan sanksi itu dicabut, baik  oleh Menpora pembekuan PSSI dan FIFA,".

 

     “Persipura Jayapura tidak bisa ikut ambil bagian dalam kompetisi tersebut jika sanksi yang ada belum dicabut atau selesai, karena muara dari suatu kompetisi harus jelas, sehingga pemain-pemain dan klub punya pencapaian prestasi yang berjenjang. “Kata Mantan wartawan itu”.

      "Selama ini, kalau belum selesai (pembekuan PSSI dan sanksi FIFA) tidak mungkin berkompetisi (LSI), kalau hanya untuk eforia, tidak mungkin. Sekarang saja, usai Piala Presiden, tim-tim mau kemana?  Kita (manajemen Persipura) sudah tahu dari awal makanya kita tidak ikut," “tegasnya”.

      Disingung terkait pemain-pemain eks Persipura  yang telah memperkuat tim lain dalam turnamen piala Presiden lalu itu,  Sekum menuturkan, “Mengenai pemain-pemain eks Persipura Jayapura yang bermain di klub lain pada Piala Presiden atau turnamen lainnya, kami manajeman tidak memikirkan tentang soal itu.

Karena panda dasarnya, "Kita tidak ada urusan soal itu, kita tidak berbicara pemain tapi kita bicara tentang manajemen," “Jelasnya lagi”.

    Sekedar diketahui, “Dimana tanggapan  Sekum Persipura Jayapura, Rocky Bebena itu, terkait pendapapat, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berharap Persipura Jayapura dan Persebaya Surabaya bisa terlibat pada turnamen yang sesuai dengan rencana bertajuk Piala Jenderal Sudirman yang akan digulirkan awal November.

       "Harapannya diikuti banyak klub. Persipura dan Persebaya menjadi prioritas," kata Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora Jakarta, Jumat (23/10/2015) lalu di Jakarta”.

(RIC). 

Hari ini, MRP dan MRPB, Gelar Raker Bersama Muspida Papua-Papua Barat.

Wakil Ketua MRP dan Wakil Ketua MRPB.(Icahd/foto)

Jayapura (SP) Majelis Rakyat Papua (MRP), bersama Majelis Rakyat Papua Barat MRPB). Mengelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat tentang permasalahan pertahanan dan kependudukan di tanah Papua, Selasa 27 Oktober, 2015 di Salah satu hotel, di Kota Jayapura, Papua.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua MRP, Pdt.Ofni Simbiak, S.Th, Senin (26/09/2015) di Kantor MRP, Kota Raja.

Wakil Ketua MRP, Pdt.Ofni Simbiak, S.Th kepada wartawan megatakan, “Permasalahan pertahanan dan kependudukan di tanah Papua ini, tentunya menjadi hal yang sering dipercakapkan oleh orang asli papua.

Sehingga, kami (MRP) selaku lembaga repentetatif dari orang asli papua berdasarkan Undang-undang OTSUS terkait tanah dan orang Papua, maka kami (MPR) perlu mendengar melalui duduk bersama dengan, Pemerintah Prov baik, Papua-Papua Barat, Kabupaten/kota Papua-Papua Barat, DPRP-DPRPB dan masyarakat di tujuh wilayah adat di Papua, tentang Permasalahan pertahanan dan kependudukan di tanah Papua yang mereka alami.

Kegiatan yang dilakukkan itu, merujuk pada pasal 21 huruf (a) dan pasal 22 huruf (a) tentang pemerintah memberikan keterangan, terkait bagaimana orang papua itu apakah dilayani, melihat pekembangan mereka, selain itu pasal 20 ayat 1 huruf (f) dimana menyebutkan, rakyat masyarakat perempuan papua, masyarakat agama dan masyarakat asli papua, agar dapat menyampaikan sejauh mana perkembangan dan peran pemerintah terhadap masyarakat adat di atas tanah papua.

Disingung terkait mengapa MRPB dan pemrintah prov.papua barat harus bergabung, sementara keduanya sudah mempunyai kewenangan masing, lansung dijawab oleh Wakil Ketua MRPB Zainal Abidin Bay, mengatakan, “Mengapa  kami (MRPB) bergabung, karena saat terjadi pemisahan antara MRP dan MRPB, bahkan Prov.Papua dan Prov.Papua Barat, “Kita MRPB dan MRP, sudah berkomitmen bersama, ketika kita berbicara tentang hak-hak dan kepemilikan dasar dari orang papua, kita satu dalam kesepahaman melalui temu bersama”.

Kegiatan yang kami (MRPB) bersama MRP lakukan ini, merupakan momentum yang tepat dari adanya, instrument hukum dari pemerintah terkait MK 35 tentang pembatalan Undang-undang 41 yang mengatur tentang hutan adat itu hutan Negara, telah diubah menjadi hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.Pungkasnya.

(RIC).

  

   

   

    

SLDS PLTA-PLTU Berkapasistas 70V Papua, Pertama Di Indonesia

Sistem travo yang berdaya 20 Mega Watt.(Icahd/foto).  

Jayapura (SP)- Single Line Diagram Sistem (SLDS) Pembantu Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembantu Listrik Tenaga Uap (PLTU), berkapasitas 70.000 V yang dibangun oleh PT.PLN Persero wilayah Papua-Papua Barat. Merupakan suatu jaringan sistem listrik berdaya besar dan pertama di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh General Manager PLN Wilayah Papua & Papua Barat Robert Sitorus, Jumat (23/24/2015) di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

General Manager PLN Wilayah Papua & Papua Barat Robert Sitorus kepada wartawan mengatakan, “Pembangunan sistem PLTA yang dibangun di wilayah Gemyem, Distrik Genyem, Kabupaten Jayapura itu, berkapasitas 20 mega watt.     

Dari PLTA Gemyem itu, kemudian dipancarkan melalui  transmisi melewati jalur kabel tower atau tiang listrik dikirimkan ke sistem travo yang berdaya 20 mega wat yang dibangun di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. “kata Robert”.  

Setelah, diterima oleh sistem travo berdaya 20 mega watt di Kampung Harapan, kemudian diturunkan menjadi 20 Kv, baru disalurkan ke arah Sentani, Kota Jayapura maupun sekitarnya kepada konsumen “jelasnya”.  

Selain membangun PLTA di Genyem, PLN Wilayah Papua & Papua Barat juga membangun  PLTU di Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Prinsip kerjanya sama, dimana dari PLTU di Holtekamp dipancarkan melalui transmisi melewati jalur kabel tower atau tiang listrik. Dikirimkan ke sistem travo berdaya 20 mega watt di Skaylen, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kemudian diturunkan menjadi 20 Kv, baru disalurkan ke arah Sentani, Kota Jayapura maupun sekitarnya kepada konsumen.

Sekedar diketahui, dimana pemasangan sistem jaringan berupa kabel perantara arus linstrik dengan bantuan tower atau tiang listrik dari arah PLTA Genyem ke arah Sentani, kampung Harapan berjarak 74 kilo, dengan seratus lima puluh empat (154) tower atau tiang listrik.

Sedangkan, untuk  sistem jaringan berupa kabel perantara arus linstrik dengan bantuan tower atau tiang listrik. Dari arah PLTU di Holtekamp ke Skaylen, Kota Jayapura, sebanyak enam puluh delapan (68) tower atau tiang listrik.       

Sehingga, kebutuhan dari sitem pemasangan tower atau tiang listrik dari PLTA Genyem dan PLTU Holtekamp, PLN Wilayah Papua & Papua Barat memasang kabel perantara arus linstrik dengan bantuan tower atau tiang listrik sebanyak dua ratus dua  puluh dua (222) tower.

Disingung, terkait kapan konsumen menikmati Single Line Diagram Sistem (SLDS) Pembantu Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembantu Listrik Tenaga Uap (PLTU), berkapasitas 70.000 V yang dibangun oleh PT.PLN Persero wilayah Papua-Papua Barat. Jawab, “General Manager PLN Wilayah Papua & Papua Barat Robert Sitorus, menuturkan, “Tentunya keinginan kita bersama bisa menikmatinya. Namun sebelum menikmatinya, tentunya dilewati masa pengujian sistem kerjanya.  

Semantara itu, Manager Jaringan Kota Jayapura, Paul menuturkan, “Untuk sistem kerjanya, kami sudah uji dengan batas waktu sepuluh hari, mulai sejak 12 Oktober 2015. Tetapi, karena sistem ini memakai sstem PLTA, sehingga sangat bergantung dengan debit air yang ada di PLTA Genyem yang tidak mampu mencapai 10 mega, sehingga kami menambah pengujian waktunya lagi sepuluh hari dan baru berjalan selama empat hari.  

Setelah melewati pengujian selama sepuluh hari, barulah tim sertifikasi dari jaser datang memeriksa dan menyatakan sudah layak pakai. Barulah dipergunakan secara komersil kepada konsumen di wilayah, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Kheroom.      

            Sedangkan untuk PLTU Holtekamp, sedang mengalami pengujian penguapan dengan mengunakan bahan kayu. Ketika, sudah memungkinkan barulah dipakai batu bara sebagai bahan utamanya.Pungkasnya.    

(RIC).

   

                 

    

“Menyipaki Kasus Aceh, Puluhan Umat Kristen Papua, Mendatangi DPR Papua”

Umat Kristen Papua, Aksi Kemanusian di DPRP(Icahd/foto).    

Jayapura (SP)- Puluhan pemuda, mahasiswa, bersama umat Kristen Papua, Senin (19/10/2015) mendatangi kantor DPR-Papua, guna menyampaikan aspirasi mereka tentang persoalan kebebasan agama, penanganan persoalan, respon, dan penyelesaian kasus di aceh yang dinilai sangat diskriminatif oleh Negara, ini sangat berbeda dengan sebuah kasus yang terjadi di Tolikara waktu lalu.      

Demikian tuntutan dan seruan kemanusian yang disampaikan oleh Solidaritas Pemuda, Mahasiswa, Umat Kristen Papua, Peduli Kebebasan Beragama Di Aceh, Senin  (11/10/2015) di Kota Jayapura, Papua.     

Sekedar diketahui, aksi Pemuda, Mahasiswa dan Umat Kristen Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda, Mahasiswa, Umat Kristen Papua, Peduli Kebebasan Beragama Di Aceh dengan Tema “Kebebasan Beragama Di Aceh, Menjadi Duka Bersama Umat Beragama Di Indonsia” itu, terdiri dari, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda-pemuda Dedominasi Gereja, dan umat Kristen  Papua.

Sekretaris Persekutuan Gereja-gereja di Kota Jayapura Pdt.John Baransano, S.Th mengatakan, “Pasca pembakaran gereja bahkan ada dua orang menjadi korban dari peristiwa itu. Dimana umat-umat Kristen di aceh harus mengungsi, sehingga kita perlu sadar dengan upaya bersama baik, Negara maupun semua komponen bangsa, untuk peduli kemanusiaan dan melihat sukarnya kebebasan beragama yang sedang terjadi di Aceh”.  

Pdt.John Baransano, S.Th menjelaskan, “Kehadiran solidaritas ini, merupakan bagian dari seruan untuk mengajak pemimpin-pemimpin umat beragama di Papua, Papua Barat bahkan seluruh pemimpin-pemimpin umat beragama di Indonesia. Untuk berbicara tegas tentang perlindungan bagi seluruh umat beragama berdasarkan kostitusi Negara yang kita anut bersama.   

Kehadiran puluhan Pemuda, Mahasiswa dan Umat Kristen Papua di kantor DPR Papua sekitar pukul 11:00 siang, sontak membuat para wakil rakyat itu terkejut, namun tidak membuat para wakil rakyat itu untuk pergi atau tidak melayani aksi kemanusian anak-anak muda dan umat Kristen Papua itu.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian itu,  Pemuda, Mahasiswa dan Umat Kristen Papua, “Meminta pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo, Mentri Agama, Kapolri, Panglima TNI bersama Mentri Dalam Negeri,  agar melihat dan merespon bahkan menyelesaikan persoalan di Aceh itu, sama dengan ketika mereka melihat masalah yang terjadi di Tolikara”.  

 “Negara ini dibangun, dengan menganut Pancasila dan UUD 1945 Pasal 29 yang menyebutkan, “Setiap warga Negara Indonesia, mempunyai hak yang sama dalam menjalankan kebebasan ajaran agamanya, menutrut keyakinannya masing-masing”.

Namun ketika Negara ini tidak lagi menjunjung tinggi nilai pancasila dan UUD 19945, maka suatu ketika umat beragama entah Kristen, Islam, Budha dan hindu, akan berkata, “Bahwa kami tidak mendapat perlindungan di dalam Negara ini, alangkah baiknya kita keluar dari Negara ini. Bagian ini yang sebenarnya harus menjadi pemikiran dan perenungan kita bersama dalam Negara yang menganut Negara Demokrasi ini”. “kata mereka”.

     

Selain itu juga, “Peristiwa di aceh, bukan rahasia umum lagi, karena sudah dan sudah sering terjadi. Sehingga tercermin tidak ada keadilan, walaupun Negara ini dibangun berdasarkan iuran kolosal atas nosinasi anak bangsa dengan tidak mengenal satu atau dua kelompok. Karena Negara ini, dibangun berdasarkan keragaman, hitorogenitas, dengan semangat keloktif anak bangsa untuk melahirkan sebuah Negara yang disebut Negara Indonesia ini untuk hidup bersama-sama. Kita juga telah bersepakat untuk menjadikan rumah bersama. Namun melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara di Aceh, ini merupakan bagian dari pegingkaran terhadap sejarah berdirinya republik ini.

Semestinya, pemimpin-pemimpin Negara harus memberlakukan warna negaranya sama tanpa ada kasta mayoritas dan minoritas. Tetapai ketika ada pemilihan kasta mayoritas dan minoritas dalam kebebasan beragama, baik persoalan di seluruh Indoensia, secara khusus kasus di Aceh tidak berjalan, bahkan orang sulit untuk menjalankan ajaran agamanya, menurut keyakinannya.  Tentu menjadi hal yang harus diseriusi.

 Namun ketika dianggap sebagai sesuatu yang biasa “Ya, jangan salahkan kami, ketika kami sudah tidak bisa lagi bersama-sama dalam bingkai yang disebut bingkai NKRI”.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Lokbere dalam penyampian kepada Puluhan pemuda, mahasiswa, bersama umat Kristen Papua itu mengatakan, “Pesan-pesan kemanusian, serta kebebasan beragama yang telah dismapikan oleh anak-anak muda dan umat Tuhan di Tanah Papua. Kami selaku wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, kami sangat merespon, dan akan meneruskan ke Jakarta, tentang apa yang menjadi tuntutan dari umat Kristen peduli kebebasan beragama di Aceh, dari Tanah Papua kepada Pemerintah Pusat.

“Sudah tidak dapat dipungkiri, bahkan disangkal lagi, “Bahwa belajar tentang sebuah proses toleransi dan kasih terhadap semama umat beragama, harus belajar dari tanah yang diberkati, tanah Papua”. Pungkasnya.

   

(RIC). 

Kelompok Cipayung, Gelar Seminar Hari Pangan Sedunia

Kelompok Cipayung, Gelar Seminar Hari Pangan Sedunia.(Icahd/foto).  

Jayapura (SP)- Memperingati hari pangan sedunia kelompok cipayung yang terdari dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Mengelar seminar sehari “ketahanan pangan dalam era globalisasi”, Jumat (16/10/2015) di Sekretariat GMKI, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Dalam seminar yang digelar itu, mengambil tema “Memberdayakan masyarakat asli Papua, sebagai pengerak dalam ketahanan kearifan local, menuju kebangkitan ekonomi kedaulatan pangan Papua yang mandiri dan sejahtera.

Terkait materi-materi, guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta seminar diberikan materi dengan judul, Dampak eksloitasi hutan terhadap perlindungan hutan sagu, Penting pemahaman dalam pemanpaatan dan perlindungan hutan sagu guna keberlansungan masa depan generasi anak cucu kitorang, serta Regulasi hukum yang dapat melindungi dan melestarikan hutan sagu sebagai makanan khas papua.

Ketua Cabang GMKI Jayapura, Seblom Libia kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Kegiatan yang digelar ini, untuk mengembangkan pemikiran seluruh anggota dan civitas baik, GMKI, HMI maupun PMKRI, guna memahami persoalan krisis pangan baik berskala Nasional, regional maupun local.

Seblum melanjutkan, “Mengapa ini penting, mengingat persoalan pangan ini selalu menimpa terhadap Negara-negara berkembang seperti kita di Indoensia, dan lebih khusus ketahanan pangan di Papua yang didalamnya itu makanan pokok khas asli papua.  

“Sehingga kami selaku pemuda yang berkecimpung dalam kelompok  cipayung, merasa prihatin terhadap kurangnya produksi baru pohon sagu, serta pembudidayaan pohon sagu, guna mengantisipasi terjadinya peningkatan krisis pangan dikemudian hari”. “pesanya”.

Himbaunya, “Dengan perkembangan pembangunan di daerah-daerah papua baik, kota maunpun kabupaten. Namun dari perkembangan pembangunan itu, tentunya pohon sagu dan lahan ubi-ubian menjadi bagian yang tersentuh, sehingga  “Mari kita lihat, guna membudidayakan sagu dan ubian-ubian sebagai seuatu yang selian bernilai budaya khas papua, tapi juga menjadi nilai pariwisata bagi wisatawan yang berkunjun ke Papua.Pungkasnya.

(RIC). 

    

   

   

“Umat Kristen Papua, Mengecam Pelaku Pembakaran Gereja di Aceh”

  

Peduli Kebebasan Beragama Di Aceh.(Icahd/foto)

Jayapura (SP)- Pemuda, mahasiswa, bersama umat Kristen Papua mengecam bahkan mengutuk pelaku pembakaran gereja di Aceh.

Demikian seruan itu disampaikan oleh Solidaritas Pemuda, Mahasiswa, Umat Kristen Papua, Peduli Kebebasan Beragama Di Aceh, Kamis (15/10/2015) di Kota Jayapura, Papua.    

Sekedar diketahui, bahwa kehadiran Solidaritas Pemuda, Mahasiswa, Umat Kristen Papua, Peduli Kebebasan Beragama Di Aceh ini, terdiri dari yakni, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda-pemuda Dedominasi Gereja, dan umat Kristen  Papua. 

Pengagas terbentuknya Solidaritas tersebut, Pdt.John Baransano, S.Th kepada Wartawan mengatakan, “Pasca pembakaran gereja bahkan ada dua orang menjadi korban dari peristiwa itu. Dimana umat-umat Kristen di aceh harus mengungsi, sehingga kita perlu sadar dengan upaya bersama baik, Negara maupun semua komponen bangsa, untuk peduli kemanusiaan dan melihat sukarnya kebebasan beragama yang sedang terjadi di Aceh”.   

Pdt.John Baransano, S.Th menjelaskan, “Kehadiran solidaritas ini, merupakan bagian dari seruan untuk mengajak pemimpin-pemimpin umat beragama di Papua, Papua Barat bahkan seluruh pemimpin-pemimpin umat beragama di Indonesia. Untuk berbicara tegas tentang perlindungan bagi seluruh umat beragama berdasarkan kostitusi Negara yang kita anut bersama.  

Namun ketika Negara ini tidak lagi menjunjung tinggi nilai pancasila dan UUD 19945, maka suatu ketika umat beragama entah Kristen, Islam, Budha dan hindu, akan berkata, “Bahwa kami tidak mendapat perlindungan di dalam Negara ini, alangkah baiknya kita keluar dari Negara ini. Bagian ini yang sebenarnya harus menjadi pemikiran dan perenungan kita bersama dalam Negara yang menganut Negara Demokrasi ini”. “katanya”.

      

Semantara itu, Tokoh Pemuda Papua, Yesaya Udam menuturkan, “Peristiwa di Aceh, bukan rahasia umum lagi, karena sudah dan sudah sering terjadi. Sehingga tercermin tidak ada keadilan, walaupun Negara ini dibangun berdasarkan iuran kolosal atas nosinasi anak bangsa dengan tidak mengenal satu atau dua kelompok.

“Karena Negara ini, dibangun berdasarkan keragaman, hitorogenitas, dengan semangat keloktif anak bangsa untuk melahirkan sebuah Negara yang disebut Negara Indonesia ini untuk hidup bersama-sama”. “jelasnya”.

Selain itu, kita juga telah bersepakat untuk menjadikan rumah bersama. Namun melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara di Aceh, ini merupakan bagian dari pegingkaran terhadap sejarah berdirinya republik ini. “pesanya”.   

Sudah semestinya, pemimpin-pemimpin Negara di usia 70 tahun ini, agar melihat situasi kekinian di Aceh, untuk harus dikelola secara baik, dicela secara baik, harus dikelola secara holistik hingga diparipurnakan juga secara baik. “ajaknya”.   

Karena ini merupakan ujian bagi Negara yang berusia 70 tahun, ketika kebebasan beragama di Aceh tidak berjalan, bahkan orang sulit untuk menjalankan ajaran agamanya, menurut keyakinannya.  Tentu menjadi hal yang harus diseriusi.

 Namun ketika dianggap sebagai sesuatu yang biasa “Ya, jangan salahkan kami, ketika kami sudah tidak bisa lagi bersama-sama dalam bingkai yang disebut bingkai NKRI”. “tegasnya”.

Sementara itu, Kordinator umum Solidaritas Pemuda, Mahasiswa, Umat Kristen Papua, Peduli Kebebasan Beragama Di Aceh, Seblom Libia (Ketua Cabang GMKI Jayapura) mengatakan, “Kami akan melakukan aksi kemanusiaan bersama umat Tuhan di Papua, secara khusus kami di Kota Jayapura. Kami akan melakukan aksi dalam bentuk ibadah perenungan berupa KKR, Senin tanggl 19 September 2015 di halaman DPR-Papua terkait peristiwa yang terjadi di Aceh.

Sehingga melalui Solidaritas Pemuda, Mahasiswa, Umat Kristen Papua, Peduli Kebebasan Beragama Di Aceh dengan Tema “Kebebasan Beragama Di Aceh, Menjadi Duka Bersama Umat Beragama Di Indonsia” menganjak semua umat Tuhan, agar berpartisipasi dalam agenda ibadah KKR itu.Pungkasnya.      

(RIC). 

“Gelar Operasi Justisia, Terjaring 12 Pasangan Mesum Bukan Pasutri”

 Kabag OPS Pelres Jayapura AKP.Sujono.(Icahd/foto).

 

Jayapura (SP)- Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui jajaran SAT POLPP, Dinas Sosial, Dinas Capil, Polres Jayapura bersama TNI-AU, Senin (12/10/2015) Malam. Mengelar operasi yustisia dengan focus operasi yakni, Miras, Narkoba dan prostitusi terselubung dan seks bebas.

Sekedar diketahui dari operasi yustisia itu, bermula dari bekas Tanjung Elmo (tempat protistusi umum). Dimana petugas berhasil membekuk sedikitnya delapan orang pasangan “Mesum” bukan suami istri yang mengunakan tempat penginapan dan hotel diluar dari lokasi bekas Tanjung Elmo, untuk melakukan hubungan mesum itu.

Selanjutnya, petugas melanjutkan operasi ke arah Sentani, Kabupaten Jayapura di beberapa hotel di kota tersebut. Dimana di dua hotel itu, petugas kembali menemukan dua pasangan “Mesum” yang bukan suami istri dengan mengunakan hotel sebagai tempat pertemuan mereka.

Selain menemukan pasangan “Mesum”, petugas juga berhasil mendapati penghuni hotel lainnya yang sedang mengelar acara miras bersama, serta menemukan benda tajam jenis badik yang dibawa oleh salah satu penghuni hotel itu.  

Dari hasil rasia itu, para pelaku “Mesum” itu tidak diberikan sanksi hukum, namun hanya sebuah peryataan tertulis. Ketika, pada rasia lainnya nanti, ditemukan kembali pelaku “Mesum” yang sama, maka siap menerima sanksi hukum”.                 

Kabag OPS Pelres Jayapura AKP.Sujono kepada Wartawan Senin (12/10/2015) Malam mengatakan, “Tim gabungan yang kami turunkan dalam operasi yustisia kali ini, berjumlah 75 orang terdiri dari SAT POLPP, Dinas Sosial, Dinas Capil, Polres Jayapura dan TNI-AU”.

“Tujuan dari operasi yustisia ini, tentunya merasia orang mabuk, merasia tempat-tempat yang diduga sebagai tempat prostitusi maupun merasia kegiatan-kegiatan yang ilegal. Ini dilakukan demi terciptanya rasa nyaman, aman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Jayapura maupun wilayah pemerintahan Kabupaten Jayapura” “Jelas Kabag OPS”.     

Selain itu, di Kabupaten Jayapura bakal digelar Wisata Vestifal bahari nasional, sehingga kami sebagai tuan rumah harus bisa memberikan rasa aman terhadap tamu-tamu dari sabang sampai merauke yang datang di tempat kita.Pungkasnya.

(RIC).    

  

“Di Demta, Anggota Polisi Menjadi Guru SD”

Bripka.Sahammudin, saat mendampingi anak didiiknya.(Icahd/foto)

Jayapura (SP)- Selain bertugas sebagai anggota polisi di wilayah hukum Polsek Demta yang masuk dalam wilayah hukum Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura. Dimana oknum polisi berpangkat Bripka.Sahammudin selain menjalankan fungsi dan tugas kepolisian, namun disela-sela kedinansannya itu, Sahammudin menjadi guru pengajar di SD Negeri Inpres 1 Demta. Pantuan SULUH PAPUA, Senin (12/10/2015) di Distrik Demta, Kabupaten Jayapura.   

Kepala sekolah SD Negeri Inpres 1 Demta, Naomi Anadarinya kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Kehadiran polisi menjadi guru pengajar melalui Sdr.Sahammudin ini, sangat membantu dan menolong anak-anak di SD Negeri Inpres 1 Demta.

Disingung terkait apakah memang SD Negeri Inpres 1 Demta ini, kekurangan guru sehingga Sdr.Sahammudin ini menjadi guru pengajar, Kepsek menuturkan“Ya, dibilang kurang ya memang kurang, karena kami hanya memiliki 5 guru PNS, ditambah 5 honorer yang terbagi dalam, 1 orang bidang tata-usaha, 1 orang penjaga sekolah, dan 3 orang lainnya menjadi guru pengajar, itu pun masih kurang”.

Sekedar diketahui, untuk program tahun ajaran 2015 ini, dimana guru-guru harus terverifikasi minimal sarjana (S1). Sehingga guru-guru yang ada di Demta itu, mendapat ijin study di Universitas Cendewasih, guna mengambil S1.   

Lanjut, Kepsek, “Ketika mereka pergi, “Tentunya proses belajar mengajar menjadi tergangu, karena mereka harus membagi waktu, dimana waktu untuk mengajar, dan dimana waktu untuk kuliah, demi mencapai standarisasi dari program sertifikasi guru”.   

Kepsek, menjelaskan, “Niat dari Sdr.Sahmmudin untuk mengajar ini, “Mungkin tergugah, saat melihat buku pelajaran milik anaknya yang masih kurang dengan mata pelajaran seperti mata pelajaran Agama Islam. Untuk mata pelajaran Agama Islam, memang sejak dua tahun terakhir ini kosong karena guru yang bersangkutan sudah pindah ke Provinsi Papua.

Sehingga terkait kekurangan guru agama islam ini, kami sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, namun saran dari Dinas, kami pihak sekolah meminta bantu kepada ustad-ustad yang ada di Masjid Demta untuk mengajar agama Islam. “katanya”.    

Melihat belum adanya guru pengajar agama islam, akhirnya Sdr.Sahmmudin menawarkan diri untuk mengajar mata pelajaran agama islam, sehingga kami pihak sekolah membuka diri dan menerima Sdr.Sahmmudin untuk mengajar di tahun ajaran baru di tahun 2015 ini. “katanya lagi”.  

Namun dengan berjalannya waktu, Sdr.Sahmmudin meminta kepada kami pihak sekolah untuk menyampaikan kepada Kapolsek Demta, selaku pimpinannya tentang dirinya, selain jalankan tugas, tapi juga ada mengajar menjadi guru SD”. “tutur perempuan asli Demta itu”.    

Selain mengajar mata pelajaran agama islam, Sdr.Sahmmudin juga mengajar mata pelajaran lainnya mulai dari kelas satu hingga kelas VI yang keseluruhannya berjumlah 230 anak didik, didalamnya itu ada 18 anak didik beragama islam. Ini dilakukan untuk  mengisi kekosongan guru yang mengambil ijin belajar di UNCEN. “tegasnya”.  

Harapnya, “Selama guru-guru yang lain masih menjalani ijin belajar, bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, belum menyiapkan guru agama islam, “Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, Sdr.Sahmmudin tetap menjadi guru dan mengajar di sekolah kami”.Pungkasnya.

(RIC).