Jemaat Eben Haezer Demoikisi, Gelar Wisata Rohani.

Tampak suasana perkenalan antara kedua jemaat.(Icahd/foto).

Jayapura (SP). Jemaat GKI Eben Haezer, Kampung Demokisi, Klasis Tanah Merah Barat, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura. Gelar kegiatan rohani yang dikemas dalam wisata rohani. Dengan mendapat kunjungan dari Jemaat Nasareth, Kampung Pulau Pasi, Bakal Klasis Aimando Padaido, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor.

Dari pantuan SULUH PAPUA, Senin (06/07/2015) di Kampung Demoikisi,  “Dimana puluhan jemaat Pasi itu. Mendapat sambutan berupa tari-tarian tradisional (toki tambur) dan parede perahu hias oleh masyarakat kampung Demoikisi, selanjutnya mereka diarak mennggelingi kampung yang berbatuan krikil itu.

Ketua panitia pelaksana wisata rohani Jemaat Eben Haezer, Kampung Demokisi, Yan Ortumelena menuturkan, “Wisata rohani yang digelar ini, lebih kepada saling mengenal sesama umat ciptaan Tuhan dalam meningkat serta memelihara iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan, juga menjalin tali persaudaraan sesama anak-anak Tuhan.

Ia melanjutkan, “Kunjungan melalui wisata rohani yang dilakukan oleh pemuda Jemaat Nasareth, Kampung Pulau Pasi ini. Merupakan kunjungan balasan, ketika tahun 2013 lalu tepatnya tanggal 17 hingga 23 Juli 2013 itu, “Kami (pemuda)  dari Jemaat GKI Eben Haezer, Kampung Demokisi melakukan kunjungan wisata ke jemaat atau kampung mereka itu.

Ia menjelaskan, “Kegiatan ini akan berlansung selama lima hari dengan berbagai kegiatan dan materi yang berkaitan dengan sejarah geraja GKI di Tanah Papua, bakti sosoial, tour wisata rohani dan Cerdas cermat Alkitab (CCA)”.

Semantara itu Ketua Panitia tim wisata rohani Jemaat Nasareth, Kampung Pulau Pasi Menase Ronsumbre mengatakan, “kami sangat senang dan berbahagia  bisa dapat berjumpa dengan umat tuhan di kampung Demoikisi ini. Setelah dua tahun lamanya, baru kami dapat berjumpa. Ini merupakan rencana dan maksud tuhan dari kegiatan ini. Pungkasnya.

(RIC). 

   

 

           

   

Feri Kareth: Undang-Undang OTSUS Papua, Perlu Diamendemenkan.

Akdemisi Uncen, Feri Kareth.(Icahd/foto).

Jayapura (SP)- Mantan Ketua KPU Papua dan akademisi Uncen Feri Kareth mengapresiasi niat pemuda dalam mengelar diskusi panel terkait pemilukada Papua di sembilan Kabupaten yang serentak dilansung pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang di Papua.

Hal itu disampikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi panel dengan tema peran pemuda dalam merespon pemilukada di Papua, di Auditorium Uncen.

Feri Kareth, Usai kegiatan kepada SULUH PAPUA, Jumat (3/07/2015) menuturkan, “Forum atau kegiatan yang dilakukan seperti ini, semestinya dan penting dihadiri oleh, akademisi, LSM, MRP, DPR-P bahkan Pemerintah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga apa yang menjadi pergumulan pemuda di Papua terkait calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditingkat Kabupaten dan Kota khusus orang asli Papua itu dapat didengar untuk ditindaklanjuti.   

Ia melanjutkan, “Pergumulan pemuda Papua, ini, menjadi pintu masuk dan jembatan bagi MRP, DPR-P dan Pemerintah Papua. Untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, guna mengamandemenkan UU Otsus Papua tahun 2001, khusus pada pasal yang menyebutkan Gubernur dan Wakil Gebernur orang asli Papua itu sudah pasti dan ditambah nomenklatur baru yakni, calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu juga khusus orang asli Papua.

Disingung terkait apakah masih ada kesempatan untuk UU OTSUS tahun 2001 masih dapat diamandemenkan, “Ia mengatakan, “OTSUS Papua tahun 2001 itu ada, berdasarkan sebuah tawar-menawar antara Papua dan Jakarta. Dan juga UU Otsus bukan kitab suci yang tidak bisa diubah, karena UU itu dibuat oleh manusia. Pungkasnya.  

(RIC).

   

   

  

“Uncen Mengapresiasi Upaya DPD RI Tentang Rancangan UU Wawasan Nusantara”.

Victor Manengkey, SH.MH.(Icahdfoto)

Jayapura (SP)- Langkah dan upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam memprakarsai, berinisiatif serta menyusun draf atau rancangan undang-undang tentang wawasan nusantara. Merupakan salah satu upaya yang patut mendapat apresiasi dan penghargaan yang tinggi.

Demikian disampaikan oleh Victor Manengkey, SH.MH, saat mewakili Rector Uncen Dr.Onesimus Sahuleka, SH.M.Hum, pada kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka uji sahih tentang wawasan nusantara yang digelar oleh DPD RI, Selasa (29/06/2015) Swiss—Belhotel.

Victor “Dalam pemaparannya menuturkan, “Masyarakat pada umumnya tidak paham bahkan tidak tahu arti dan makna tentang konsep wawasan nusantara itu. Ini berbanding terbalik dikalangan perguruan tinggi yang mana para mahasiswa dari setiap Fakultas dapat mengetahui arti dan makna wawasan nusantara ketika mahasiswa mendapat program ajaran mata kuliah “kewiraan” yang secara umum disingkat wanus yang disampaikan oleh dosen yakni, wawasan nusantara.

Ia melanjutkan “Pasca reformasi mata kuliah kewiraan telah diganti dengan mata kuliah “kewarganegaan” yang secara subtansi tertuang wawasan nusantara seperti, “paham geopolitik, geostrategis, sishankamnas, sishankamrata, modal dasar bangsa, sumber daya alam dan laiinya. Ini semuanya, demi  terciptanya rasa nasionalisme, rasa patriotisme dan rasa akan cinta tanah air yang tinggi terhadap Negara Indonesia”.

Ia menjelaskan, “Dalam rangka menguji kesahin dan kesempurnaan draf atau rancangan UU tentang wawasan nusantara itu, setidaknya ada beberapa hal yang berupa saran yang semestinya dipertimbangkan yakni, secara khusus untuk pasal 5 ayat (2) tentang wawasan nusantara yang hanya termuat berasaskan, namun sekiranya perlu ditambah asasnya yakni, asas peran serta masyarakat yang didalamnya itu termuat tentang wewenang, subtansi dan prosedur.

Namun dari semuanya itu, undang-undang tentang wawasan nusantara ini tidak hanya sekedar sampai pada draf atau rancangan semata saja. Tetapi lebih dari pada itu, harus menjadi hukum positif di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan suatu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil, aman dan sejahtera. Pungkasnya.

(RIC).  

DPD-RI, Gelar FGD RUU Tentang Wawasan Nusantara Di Papua.

Anggota DPD-RI ,bersama Peserta FGD di Papua.(Icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melalui Ketua peracang peraturan undang-undang yang diketuai oleh Gede Pasek Suardika, SH.MH bersama enam anggotanya mengelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Uji Sahih Rancangan Undang-undang Tentang Wawasan Nusantara, Selasa 29 Juni 2015 di Hotel Swiss-Belhotel, Kota Jayapura, Papua.

Gede Pasek Suardika, SH.MH kepada SULUH PAPUA, menuturkan, “Semangat dari adanya RUU Tentang Wawasan Nusantara ini sudah mulai ditanamkan oleh para pendiri bangsa. Sehingga konsep wawasan nusantara sebagai landasan visional bangsa Indonesia yang didalamnya itu termuat landasan ideal cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila serta landasan kontitusional bangsa yang termuat juga dalam UUD RI 1945 sebagai paradigma pelaksanaan kehidupan bangsa Indonesia.

Ia melanjutkan, “Selain itu juga, pemikiran tentang wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan diterima dan dirumuskan sebagai konsep ketatanegaraan melalui ketetapan MPR no.IV/MPR/1973/, Tap MPR No.IV/MPR/1998 serta melalui Tap MPR no.II/MPR/1983 tentang GBHN itu merupakan pencatuman konsep wawasan nusantara sebagai sebuah ketentuan norma dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan perikehidupan bangsa Indonesia. 

Ia menjelaskan, “Sehingga sudah tepat proses penyusunan RUU tentang wawasan nusantara yang dilakukan PPUU (DPD-RI). Dilaksanakan memlalui tahapan panjang dengan melewati proses dengar pendapat, pelaksanaan diskusi bersama stakeholders, akademisi bahkan pakar dan para ahli. Untuk menghasilkan serta memperkaya subtansi materi dari RUU tentang wawasan nusantara yang telah menghasilkan sebauh konsep naskah akademik dan draf RUU tentang wawasan nusantara itu.

Namun sebelum naskah itu diperdebatkan dalam rana dengar pendapat bersama DPR-RI dan Pemerintah Pusat, tentunya naskah itu uji dulu melalui uji sahih ke daerah-daerah guna menguji sejauhmana subtansi dari materi RUU dapat diterima oleh masyarakat dan daearah.Pungkasnya.

(RIC).

  

  

Pante Pecah Demta Primadona Warga Demta, Butuh Akses Jalan.

Kecerian anak-anak di Pante Pecah  Demta.(icahd/foto).

Sentani (SP)- Pante pecah yang berada di Distrik Demta, Kabupaten Jayapura menjadi salah satu pante primadona yang setiap minggunya menjadi tempat pariwisata bagi warga Demta, maupun warga lain di Kabupaten Jayapura itu.

Selain pante pecah, ada beberapa pantai lain di Demta seperti Pante Pane, panta Nga dan pantai Muris Besar.

Salah satu warga Demta Marice yang dijumpai di pante pecah kepada SULUH PAPUA, Minggu (07/06/2015), menuturkan, “Banyak pante di Demta, namun pante pecah ini yang selalu kami kunjungi, karena tidak jauh dari tempat tinggal kami”.

Ia melanjutkan, “Pante pecah ini, berada dibalik gunung sehingga untuk mencapai pante ini butuh tantangan dan perjuangan ketika air lagi naik. Karena harus melewati lereng-lereng gunung. Berbedah dengan air lagi surut, kami tinggal jalan saja diatas pasir dan batu-batu.    

Disingung terkait mengapa tidak pagi hari, namun baru siang hari datang untuk mandi-mandi di pante pecah ini, Ia menjelaskan, “Tidak bisa pagi hari, karena ada ibadah hari minggu di gereja. Dan di Demta sudah biasa, tunggu orang pulang ibadah baru semua aktifitas dapat berjalan lagi”.

Ia mengharapkan, “Ada pihak-pihak yang peduli untuk membuka akses jalan ke pante pecah, entah untuk kendaraan motor atau mobil. Intinya kami hanya bisa jalan kaki sudah cukup dan aman ke pante pecah. Pungkasnya.

(RIC). 

4 Organisasi Pers, Siap Aksi Solidaritas Di Polda Papua dan Kantor Geburnur Papua.

Aksi tanda tangan tanda melawan premanisme di Papua.(Icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Empat organisasi Pers terbesar di Papua yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Tv Indonesia (IJTI) dan Indonesian Journalist Network (IJN). Siap mengelar aksi solidaritas atas perlakuan premanisme yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Thomas Ondi terhadap wartawan Cepos, Viktor Palembangan, Sabtu 9 Mei 2105 lalu di Biak.

Aksi yang akan dilakukan ini, tidak lebih merupakan cinta dan semangat persaudaraan. Sebab kita adalah satu Jurnalis.

Demikian pesan BBM yang diterima SULUH PAPUA, Jumat (11/05/2015) sekitar Pukul 08:00 WIT atau jam delapan malam.

Lanjutnya, “Mari dengan aksi solidaritas sesama pekerja media. Kita kepalkan tangan dan bergenggam erat dengan semangat kita datang untuk melawan premanisme terhadap wartawan”.

Aksi solidaritas ini sendiri akan berlansung pada Selasa (Red) Pukul 10:00 WIT atau jam sepuluh pagi. Bertempat di Polda Papua dan Kantor Gubernur Papua. Kita tunjukan kepada semua, kita ada. Sebab kita tak mau dipandang sebelah mata, sehingga hanya satu kata “Lawan”.Pungkasnya.

(RIC).   

     

    

     

Puluhan Wartawan Turun Jalan, Menuntut Premanisme Bupati Biak Numfor.

Solidaritas wartawan menuntut premanisme Bupati Biak Numfor.(Icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Puluhan wartawan dari berbagai media baik cetak maupun  elektronik di Kota Jayapura. Turun jalan menuntut Premanisme yang dilakukan oleh bupati Biak Numfor Thomas Ondi terhadap wartawan surat kabar harian Cenderawasih Pos (Cepos) Viktor Palembangan, Sabtu 9 Mei 2105 lalu di Biak.  

Aksi Solidaritas puluhan wartawan terhadap premanisme Bupati Biak Numfor itu, dilakukan dengan cara longmas mengelilingi taman budaya Imbi Kota Jayapura sambil berorasi dan meneteng pamplet yang menuliskan. “Polda Papua harus proses hukum terhadap Bupati Biak Numfor. Pejabat bertangan bestu harus disingkirkan dari tanah Papua. Mansar Bupati mamo rasine awer boy mambe mesri be iwara. Kami wartawan anak Biak merasa malu dengan tindakan premanisme mansar Bupati Ondi. Kalua bukan mambri jangan jadi Bupati Biak Numfor. Save jurnalis Papua. Kami minta Bupati Biak diadili. Bah mansar jangan ko pake sistim napi bungkus dan Stop kekerasan terhadap pers.  

Ketua AJI Kota Jayapura Viktor Mambor, seusai aksi kepada Wartawan, Senin (11/05/2015) menuturkan, “Pihakya (AJI) mendukung upaya hukum yang telah dilakukan oleh Cepos dengan membuat laporan polisi di Polres Kabupaten Biak Numfor itu.

Ia menilai, “Pejabat publik harus menjadi panutan dan pemberi contoh yang baik, “Bukan mengunakan kekerasan atau premanisme. Apalagi berupa kekerasan fisik.   Karena itu, kita harus tuntaskan ini sampai selesai. Sebab bagi kita itu kekerasan, intimidasi dan menghalangi kerja jurnalis. Masalah ini akan diteruskan ke Dewan Pers di Jakarta. Dan Proses hukum dikepolisian terus berjalan, karena ini kriminal murni.

Disingung terkait lembaga atau organisasi pers dalam mengawal proses ini, Ia menuturkan, “Secara solidaritas sesama wartawan rekan-rekan wartawan sudah lakukan. Sehingga proses selanjutnya, kami (AJI) tentunya PWI ini murapakan mandat kita bersama untuk mengawalnya hingga ke proses pidana.  

Namun dari semuanya itu dan hingga terjadi kekerasan terhadap wartawan cepos di biak. Itu murni karena pemberitaan. Pungkasnya.   

(RIC).     

   

       

Jokowi Bebaskan 5 Tahanan Politik Papua.

Jokowi Meny'erahakan Surat Keputusan Presiden tentang Grasi.(Icahd/foto).   

Jayapura (SP)- Sedikitnya lima tahanan politik Papua diberikan grasi atau bebas dari Presiden RI Ir.H.Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (09/05/2015) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA, Abepura, Kota Jayapura. Pantuan SULUH PAPUA Sabtu (09/05/2015) di LP Abepura.   

Lima tahanan yang menerima grasi itu masing-masing, Linus Hiluka yang dijatuhi pidana 20 tahun penjara, Kimanus Wenda yang dijatuhi pidana 20 tahun penjara, Apotnagolik Enos yang dijatuhi pidana 20 tahun penjara, Numbungga Telenggen yang dijatuhi pidana seumur hidup dan Yafrai Murib yang dijatuhi pidana seumur hidup. Kelima tahanan itu divonis dengan pasal 106 KUHP tentang “Makar”. 

  

Grasi yang didapatkan kelima tahanan politik Papua itu, berdasarkan keputusan Presiden Nomor: 19/G Tahun 2105 tanggal 06 Mei 2015.  

Presiden RI Ir.H.Joko Widodo dalam penyampaiannya menuturkan, “Pemberian grasi atau membebaskan lima tahan politik di Papua, “Ini bagian dari upaya pemerintah indonesia dalam rangka menghilangkan stigmatisasi konflik yang ada di Papua untuk mewujdkan tanah Papua tanah yang damai”.  

Ia melanjutkan, “Pemberian grasi ini merupakan awal dari niat baik pemerintah dalam semangat perjuangan pembebasan, dan akan diikuti dengan grasi atau amnesti untuk semua pidana atau tahanan lain di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Penasehat hukum dari kelima tahanan Latifah Anum Siregar, SH.MH kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo ini, “Merupakan cermin dari sebuah Negara yang menganut, “Negara Demokrasi”. Sehingga, Negara Indonesia telah mengambil langkah baik dalam sebuah proses demokrasi yang dianut negara ini.

Anum melanjutkan, Sekilas tentang kasus kliennya itu, “Dimana kelimanya terlibat dalam pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena tahun 2003.
   

 “Dalam menjalani hukuman pidana mereka, awalnya penahanan mereka di Lapas Makasar kemudian di kembalikan ke Papua. Dimana dua tahanan yang menjalani hukuman di Lapas Nabire yakni, Linus Hiluka bersama Kimanus Wenda. Dan tiga tahanan lainnya menjalani hukuman   di Lapas Biak yakni, Apotnagolik Enos bersama Numbungga Telenggen. Sedangkan satu tahanan menjalani tahahan di Lapas Abepura yakni, Yafrai Murib.

 
Disingung terkait Grasi terhadap kliennya, Anum menuturkan, "Saya mengapresiasi pemberian grasi oleh Presiden dan berharap Presiden juga memberikan  grasi kepada tahanan-tahanan Politik lainnya di Papua. Pungkasnya. 

(RIC). 

Wartawan Dibatasi Masuk Ke Lapas, Saat Kunjungan Jokowi.

  Wartawan diperika Pampanpres di Lapas Abepura.(icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Sejumlah wartawan kecewa karena dibatasi oleh petugas jaga dan protokoler kepresidenan saat melaksanakan tugas peliputan kunjungan Presiden RI Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA, Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (09/05/2015) itu.

Alberth, kontributor Trans Tv kepada SULUH PAPUA mengatakan, “Saya dilarang masuk oleh petugas jaga dengan alasan wartawan dibatasi karena ruangannya kecil,  

          Albert mengakui, dengan dibatasinya wartawan untuk melakukan peliputan itu Ia tidak mendapatkan hasil yang maksimal saat peliputan yang ditugaskan oleh kantornya. 

          “Percuma saja kami buat ID Card. Tapi masuk saja dibatasi”. “kesalnya”.  

Sementara wartawan lainnya yakni, Nola Kobe, reporter dari TVRI siaran lokal Papua, bersama kameramennya Budi, menuturkan, “Masa kita dilarang masuk?. Padahal kita ingin back up berita lokal Papua”.

Senada yang sama juga disampaikan oleh Lita wartawan media online nasional menjelaskan, “Saya harus berhimpitan dengan belasan wartawan lain untuk mencoba masuk ke Lapas. Tetapi tidak bisa. Karena kata petugas jaga wartawan dibatasi”.  

  

Lita menyesalkan perlakuan diskriminasi itu, karena wartawan tertentu bisa diizinkan masuk tetapi wartawan lainnya dilarang. Padahal momen itu merupakan momen yang penting. Karena baru pertama kali seorang presiden masuk ke dalam Lapas Abepura.

          "Saya dapat info, dari pengacara lima orang tapol yang diberikan grasi bahwa Presiden Jokowi meminta agar semua wartawan masuk. Tapi rupanya penjaga pintu tidak berikan izin," Jelas Lita.  

          Pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lapas Abepura untuk berikan grasi kepada lima tapol, Sabtu sore, sejumlah wartawan asing dan perwakilan wartawan lokal serta nasional mendapatkan akses masuk. Sementara sejumlah wartawan media lokal dan nasional lainnya tidak diberikan izin. “kata Lita”.
   

Selain itu, kontributor Metro Tv di Papua Ricardo Hutahaean menuturkan, “Ada wartawan yang bisa masuk hanya pakai kaos oblong dan sendal jepit. Ini jadi aneh, terkesan pilih kasih dan diskriminasi.

Ia menghapakan, “Ini menjadi perhatian bagi protokoler kepresidenan dan petugas jaga lainnya di Papua. Agar nantinya saat kunjungan Presiden Jokowi berikutnya ke Papua, bisa memberikan ruang kepada wartawan untuk menjalankan tugas peliputannya.

 Sementara itu, Kalapas Abepura  Bagus Kurniawan yang dikonfirmasi terkait wartawan yang dibatasi saat peliputan di Lapas Abepura itu. Ia mengatakan, Pihaknya tidak membatasi atau melarang wartawan untuk meliput dalam pemberian grasi itu. Namun  seluruh kegiatan di Lapas Abepura saat Presiden memberikan grasi, semuanya diatur oleh protokoler kepresidenan. “Katanya”.

(RIC).   

 

15 Menit 5 Tahanan Politik Papua, Bersama Jokowi Menanti Kebebasan Dari Penjara.

Lima tahanan Politik Papua, saat menyampaiakan keterangan Pers.(icahd/foto).

Jayapura (SP)- Lima tahanan Politik Papua Linus Hiluka, Kimanus Wenda, Apotnagolik Enos, Numbungga Telenggen dan Yafrai Murib yang resmi dibebaskan dari penjara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Abepura, Sabtu (09/05/2015).    

Linus Hiluka mewakili keempat temannya kepada Wartawan Minggu (10/05/2105) di Kantor ALDP Padang Bulan mengatakan, “Sebelum menanti  detik-detik kebebasan kami. Kami bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah ruangan tertutup. Saat pertemuan lima belas menit itu, Jokowi didampingi istrinya (Ibu Iriana), Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly serta Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Linus melanjutkan, “Dalam pertemuan itu Presiden mengatakan, “Pemberian grasi ini adalah inisiatif dari saya, bukan memenuhi permohonan”. Karena sebuah proses amnesti perlu waktu lewat pertimbangan DPR”. Presiden juga minta maaf atas apa yang dilakukan aparat keamanan terhadap kami selama 12 tahun terakhir.

Setelah mendengar Presiden menyampaikan hal itu, kami pun lansung menjawab atas niat baik Presiden itu. “Dengan mengucapkan, terima kasih atas etikat dan niat baik dari Presiden atas kebebasan kami. Namun kami juga minta semua tahanan politik Papua dan Maluku, juga dibebaskan. Baik lewat program grasi maupun amnesti. Presiden pun menjawab, “Bahwa ini baru memulai”. “kata Linus menirukan ucapan Presiden.

Lanjut linus lagi, “Kami juga minta jamiman keamanan oleh Negara setelah pembebasan ini berupa terror, intimidasi dan lainnya”. Karena jaminan ini bukan hanya kami, tetapi juga untuk semua masyarakat Papua. Setelah mendengar penyampaian dari kelima tahanan politik Papua itu, “Presiden pun menjawab dengan mengatakan, “Ini akan saya bicarakan kepada pihak kepolisian dan militer”. “Jelas Linus menirukan ucapan Presiden dalam pertemuan lima belas menit itu”.

Usai kebebasan mereka dari dalam penjara, mereka pun meminta kepada DPR dan pemerintah daerah mendukung rencana Presiden Jokowi untuk membebaskan semua tahan politik, termasuk sahabat kami Filep Karma yang dihukum penjara sejak Tahun 2004.

Kelima tahanan politik Papua itu, bakal menjalani pemeriksaan kesehatan di sebuah rumah sakit di Kota Jayapura. Pemeriksaan ini dilakukan, karena ada diantara mereka ada yang sakit. Namun bila dari hasil pemeriksaan rumah sakit itu menyatakan mereka sehat. Maka mereka akan kembali ketempat tinggal mereka untuk melakukan aktifitas kehidupan seperti masyarakat Papua umum lainnya”.  

“Sehingga itu mereka pun meminta dukungan dan bantuan dari berbagai Gereja, Negara, organisasi masyarakat bahkan pemerintah daerah, agar mereka bisa kembali diterima ditenggah-tenggah masyarakat. Karena tidak mudah untuk kembali dan diterima ditenggah-tenggah masyarakat selama dua belas tahun terpisah dan terkurung dalam penjara.

Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum mereka yakni, Latifah Anum Siregar, SH.MH, DPRP-Papua serta semua pihak yang membantu mereka selama 12 tahun terkahir terkurung dalam penjara.   

Namun dari semua yang dialami mereka hingga mereka bebas dari penjara, mereka teringat pada dua rekan mereka yakni, Michael Hiselo dan Kanius Murib yang bebas dari penjara kecil ke penjara besar (meninggal) dalam masa tahanan. Hiselo meninggal di Makkasar 27 Agustus 2007. Sedangkan Murib meninggal di Wamena 10 Desember 2010. Pungkasnya.     

(RIC).   

        

 

 

           

  

       

     

Filep Karma, Menolak Pemeberian Grasi dari Jokowi.

Filep Karma Tahanan Politik Papua.(Icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Untuk sekian kalinya Filep Karma tahanan politik Papua menolak pemberian grasi yang diberikan oleh Negara Indonesia melalui Presiden RI Ir.H.Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (09/05/2015) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA, Abepura, Kota Jayapura. Pantuan SULUH PAPUA Sabtu (09/05/2015) di LP Abepura.

      

. Terkait penolakan grasi  itu, Filep Karma kepada SULUH PAPUA menuturkan, “Saya menolak pemberian grasi karena saya dihukum atas sesuatu yang saya tidak buat dengan tuduhan “Makar”. 
    

Ia menjelaskan, “Perkara “makar” itu, kita lihat dari unsur makarnya itu apa. Apakah saya menghimpun masa untuk merebut kedaulatan Negara, mendirikan Negara di dalam Negara atau merebut wilayah dari sebuah Negara”. 
  

“Tetapi saya hanya mengibarkan bendera bintang kejora untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan Papua 1 Desember 2004 di Lapangan Trikora Padang Bulan”. :katanya”.           

Ia melanjutkan, “Sebelum melakukan aksinya itu, ia telah memberikan surat pemberitahuan kepada polisi minta pengamanan, agar dalam kegiatannya jangan diganggu orang maupun pengingkutnya tidak mengangu orang lain. Sehingga dalam menaikan bendera dan menurunkan bendera itu berjalan dengan baik.
    

Tapi, pihak polisi meminta untuk membuat surat ijin, sehingga ia telah memberikan surat ijin tiga hari sebelum aksinya itu. Namun polisi tidak memberikan ijin, sehingga ia berpikir, “Sekalipun tidak ijin, saya bukan minta ijin yang ada itu surat pemberitahuan demo bukan minta ijin”. Tetapi, penolakan perijinan itu tidak digubrisnya, sehingga ia berhasil menaikan bendera bintang kejora dan dirinya ditangkap oleh polisi tanpa barang bukti. “kata Filep”.
  

Lanjut Filep, “Karena menaikan bendera, ia ditangkap dan dituduh dengan pasal 106 dan pasal 110 KUHP tentang perbuatan “makar”. Oleh sebab itu, ia merasa ia dituduh dengan pasal yang tidak ia lakukan. Karena hal yang ia lakukan itu, sama dengan demo damai dalam menyampaikan aspirasi, sehingga ia menolak hukuman pidana penjara 15 tahun terhitung sejak 27 Desember 2004.  

Disingung terkait mengapa menolak grasi dari Presiden, ia mengatakan karena ia merasa kalau diberikan dan menerima grasi itu. Berarti dirinya mengakui kesalahan dan perbuatannya yang ia lakukan itu salah, sehingga harus menerima grasi dari perbuatannya itu. Pungkasnya.

(RIC).