Menyikapi Keterbukaan Bagi Jurnalis Asing, Jurnalis Papua, Gelar Seminar

Ketua IJN Papua-Papua Barat, Roberth IVanwy.Icahd/foto). 

Jayapura (SP)- Jurnalis Papua yang tergabung dalam Indonesia Journalist Network (IJN) atau jaringan jurnalis Indonesia Papua-Papua Barat. Mengelar seminar sehari yang direncanakan pada, Selasa 06 September 2015.

Seminar ini untuk menyikapi keterbukaan bagi jurnalis asing untuk melakukan aktifitas liputan di Papua.

Demikian disampaikan oleh Ketua IJN Papua-Papua Barat, Roberth Isidorus Vanwy Subiyat, Minggu (04/10/2015) di Abepura.   

 Ketua IJN Papua-Papua Barat, Roberth Isidorus Vanwy Subiyat, kepada wartawan menuturkan, “Seminar yang kami gelar ini, mengingat pada 10 Mei 2015 di Kota Rusa, Merauke. Presiden RI Joko Widodo telah mengisinkan atau secara resmi membuka akses bagi jurnalis dari Negara mana pun. Untuk datang dan meliput di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Dan keputusan itu harus dijalankan.

Setelah keputusan Presiden RI Joko Widodo itu, membuat berdepatan dikalangan luas tentang nilai negativ dan nilai positif dari jurnalis asing ketika meliput di Papua. “kata Vanwy.

Vanwy mencotohkan, “Seperti pendapat dari analis intelejen Indonesia, Ridwan Habid yang mengatakan, “Bahwa pemberian ruang bagi pers asing untuk meliput di Papua merupakan hal positif.

Namun dengan membiarkan media asing bebas meliput di Papua. Tentunya punya tantangan tersindiri. Baik berupa tuntutan perluasan otonomi khusus oleh aktivis local, maupun kelompok separatis yang menghendaki Papua merdeka.

Selain itu Anggota Komisi 1 DPR RI, Rachel Maryam Sayidina mengatakan, “Pemerintah agar memperkuat kontra intelijen di Papua, guna mengantisipasi dibukanya keran bagi pers asing untuk mengases Papua secara lansung.

   Keterbukaan pers asing di Papua sebenarnya akan memberikan tambahan citra positif. Karena banyak kemajuan pembangunan yang sudah dicapai. Hanya, risiko pemberitaan negativ pers asing tentang kebijakan pemerintah di Papua, justru berpotensi memicu persoalan baru.

Dari semua perdebatan dan pendapat itu, membuat kami selaku pekerja pers di Papua, merasa terpangil untuk membuat seminar keterbukaan Papua bagi jurnalis asing. Untuk memberikan pemahaman bersama di kalangan jurnalis maupun stekholder lainnya yang berkaitan dengan isu Papua mengenai batasan, ketrebukaan, serta rambu-rambu yang perlu diketahui.

Sehingga implementasi dari “keterbukaan” yang tersirat maupun tersurat dalam peryataan Presiden Jokowi dapat berkontribusi positiv bagi kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua.Pungkasnya.

(RIC).